' Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sosialisasikan UU No 2 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sosialisasikan UU No 2

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sosialisasikan UU No 2

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 5, 2012 | 5:58 PM

BOGOR (LJ) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor kembali menggelar kegiatan sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No 2 Tahun 2012. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, mulai dari pejabat pemerintah kecamatan, para kepala dinas dan staf Kantor Pertanahan yang memadati ruangan Sport Club Bogor Lakeside Kota Bogor, Selasa (04/12).

Acara sosialisasi itu, dibuka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Ir. Joko Heriyadi MM. Dalam sambutannya, ia mengatakan, kegiatan ini penting dilaksanakan pihaknya. Kenapa, karena agar para pejabat di Kabupaten Bogor memahami Undang-undang No 2 tahun 2012 tersebut. "Kegiatan yang dilakukannya ini, sebagai bentuk sosialisasi kepada instansi terkait yaitu mulai dari kecamatan, para kepala dinas dan staf kantor pertanahan," kata Ir Joko kepada LINGKAR JABAR.

Joko menjelaskan, sebagaimana diketahui pada tanggal 14 Januari 2012 lalu telah diterbitkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang panjang antara Pemerintah dan DPR RI dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

"Dengan diterbitkannya UU tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah. Beberapa permasalahan mendasar dalam proses pengadaan tanah selama ini antara lain, pertama, belum tersedianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah, kedua, belum ditetapkannya kelembagaan pengadaan tanah, ketiga, tidak adanya peraturan khusus pembiayaan pengadaan tanah dan keempat, belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Keempat permasalahan tersebut menjadi salah satu penghambat untuk mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum," ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, pengaturan pengadaan tanah didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ditambahkannya, sesuai Perpres tersebut, pengadaan tanah dilakukan oleh Pantia Pengadaan Tanah yang bersifat ad-hoc.

"Prosesnya sering terhambat oleh diskontinuitas anggaran. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah definisi ? pembangunan untuk kepentingan umum? yang masih banyak diperdebatkan. Dan yang lebih penting lagi, pengadaan tanah juga bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok," jelasnya.

Sementara itu, Panitia kegiatan Rusly Yakob SH.MA, mengatakan, materi dalam kegiatan yang telah dilakukan ini diharapkan dapat dipahami oleh para peserta. "Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang dilakukan, peserta dapat menyimak materi kegiatan ini dengan baik dan menjadikan referensi dalam menjalankan tugas," pungkasnya. WIN
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger