' Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor : “Tidak Benar Proses Penerbitan Sertifikat Hambalang Dipercepat” - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor : “Tidak Benar Proses Penerbitan Sertifikat Hambalang Dipercepat”

Kakan Pertanahan Kabupaten Bogor : “Tidak Benar Proses Penerbitan Sertifikat Hambalang Dipercepat”

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 19, 2012 | 7:00 AM


BOGOR (LJ) - Kasus korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan olahraga di Bukit Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, telah menyeret sejumlah nama pejabat dan elit partai politik di negeri ini. Kasus ini pun selalu dikaitkan dengan sejumlah pejabat dan institusi di Kabupaten Bogor, termasuk yang berhubungan dengan proses pengadaan tanahnya, mengingat lokasinya berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana mengenai proses pengadaan tanahnya, terkait dengan Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) dengan Hambalang ini, wartawan LINGKAR JABAR (LJ), berkesempatan melakukan perbincangan dengan Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kabupaten Bogor, Ir. H. Joko Heriyadi, MM, di ruang kerjanya, kemarin. Berikut ini hasil wawancaranya :

(LJ) - Bagaimana komentar anda mengenai sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dipanggil oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait soal kasus Hambalang?

(Kakan) - Kami mengetahui berita tersebut melalui media massa. Memang informasinya ada sejumlah pejabat Pemkab Bogor yang dipanggil KPK untuk diminta keterangannya mengenai soal administrasi perizinan pembangunan pusat olahraga Hambalang itu, tapi dalam hal ini kami tidak berkompeten dan tidak berwenang untuk mengomentarinya, karena yang hanya bisa kami jelaskan adalah soal proses penerbitan sertipikat tanahnya.

(LJ) - Bagaimana sikap anda mengenai adanya anggapan bahwa pihak institusi pertanahan yang anda pimpin saat ini erat kaitannya dalam percepatan penerbitan sertipkat Hambalang ini?

(Kakan) - Tak hanya soal dugaan korupsi dan prosedur perizinannya saja yang diusut oleh KPK, melainkan juga penelusuran terkait penerbitan sertifikat tanah Hambalang. Soal penerbitan sertifikat tanah Hambalang tersebut, justru menurut kami termasuk kategori lambat dan telah sesuai prosedur. Sehingga jika ada opini yang mengatakan bahwa proses penerbitan sertifikat dipercepat atau tidak melalui prosedur, itu sama sekali tidak benar, karena semua tahapan atau proses penerbitan sudah melalui prosedur.

(LJ) - Bagimana komentar anda mengenai opini atau anggapan yang menyebutkan, bahwa kantor pertanahan Kabupaten Bogor diduga terlibat dalam proses percepatan penerbitan sertipikat Hambalang?

(Kakan) - Kalau menurut kami, bahwa proses sertifikasi tanah untuk Hambalang yang akan dibangun tempat pusat pendidikan olahraga nasional ini, saya kira sudah sesuai prosedur. Waktunya juga tidak ada percepatan. Bahkan proses pengurusan sertifikat Hambalang ini butuh waktu enam tahun ketika sejak zamannya Menpora sebelumnya.

(LJ) - Sebelumnya ada informasi yang mengatakan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah Hambalang ini ada intervensi dari Pusat agar dipercepat?

(Kakan) - Oh itu tidak benar, jika dilihat dari proses penerbitan sertifikat tanah itu, telah dimulai dari 2004 sampai dengan 2010 dan itu memakan waktu 6 tahun lamanya. Jadi menurut saya, prosesnya termasuk cukup lambat dan tidak dipercepat karena ada sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak Kemenpora sebagai pemohon.

(LJ) - Apakah proses penerbitan sertifikat pada 2004 itu dihentikan?

(Kakan) - Proses tak pernah dihentikan, dari 2004 penetapan lokasi yang pertama atas nama Dirjen Olahraga Kemdiknas, kemudian pada 2007 penetapan lokasinya direvisi menjadi atas nama Kemenpora. Itu proses. Setelah itu ada proses perolehan tanahnya dari penggarap. Walaupun itu tanah negara, tapi ada proses pembebasan dari penggarap. Itu juga butuh waktu, tak mudah menyelesaikan garapan dari para penggarap yang jumlahnya kalau tidak salah ada 165 warga penggarap. Dan soal penyelesaian kepada para penggarap, itu bukan kewenangan kami, melainkan pihak yang berwenang.

(LJ) - Apakah permohonan sertifikat Hambalang tersebut di era kepemimpinan anda yang memprosesnya?

(Kakan) - Pengajuan penerbitan sertifikat pertama kali dilakukan Kemendiknas pada 2004, jadi waktu itu saya belum menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor disini. Permohonan sejak lama sudah diajukan,  namun setelah itu pengajuan berganti atas nama Kemenpora.

(LJ) - Bagaimana, darimana dan kapan tanah tersebut diperoleh oleh Kemenpora untuk pembangunan proyek nasional (Pemerintah Pusat-Red) itu?

(Kakan) - Pada tahun 2007 ada pelepasan hak dari PT Buana Estate dan sudah ditempuh sesuai prosedur dan tak ada percepatan. Terkait pemeriksaan dokumen permohonan hak, kami mengakui ada kendala justru terjadi saat pembebasan lahan dari para penggarap sebanyak 165 orang itu.

(LJ) - Apa kendala dalam penyelesaian pembebasan lahan dengan para penggarap itu?

(Kakan) - Menyelesaikan penggarap itu tidak gampang, dibutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada para warga penggarap dan tidak cukup dilakukan satu kali saja, yang lebih lama memakan waktu adalah kesepakatan ganti rugi dan negosiasi dengan para penggarap biasanya cukup alot, karena harus ada persetujuan dari pihak PT Buana Estate selaku pemegang hak guna usaha (HGU) atas lahan tersebut. (BSR/PH)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger