' Hasil Survei KPK, Pemkot Cirebon Masuk Daftar ISPPD Terendah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Hasil Survei KPK, Pemkot Cirebon Masuk Daftar ISPPD Terendah

Hasil Survei KPK, Pemkot Cirebon Masuk Daftar ISPPD Terendah

Written By Angga Harja S on Monday, December 17, 2012 | 7:00 AM


CIREBON (LJ) - Pada akhir masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Cirebon, Subardi mendapatkan pelajaran berharga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon masuk dalam daftar 16 Survei Integritas Sektor Publik Pemerintah Daerah (ISPPD) dengan nilai terendah.

Setelah sebelumnya KPK mensurvei tiga unit layanan pada pemerintah daerah, diantaranya unit layanan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Dari 60 pemerintah daerah yang disurvei KPK, Kota Cirebon masuk dalam 16 pemerintah daerah yang integritasnya di bawah standard minimum, yakni 6.

Wali Kota Cirebon Subardi mengatakan, hasil penilaian yang dilakukan KPK, tentunya sebagai masukan yang akan dijadikan menjadi bahan koreksi Pemkot Cirebon ke depan.

"Ini menjadi koreksi kami sebagai masukan yang sangat baik. Pastinya akan menjadi pelajaran agar kedepan lebih baik lagi. Nanti kami sampaikan kepada leading sektor terkait, berkaitan dengan hasil survei yang dilakukan KPK tersebut," ujar bupati kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Diakui Subardi, sempat terjadi stagnasi pelayanan seperti IMB dan sebagainya, namun itu bukan keinginan Pemkot Cirebon. Sebab, ada salah satu aturan ketika RTRW (rancangan tata ruang dan wilayah) di tingkatan provinsi yang belum selesai dikeluarkan. 

"Maka sebelum aturan dari provinsi Jawa Barat keluar, kami belum boleh melakukan apapun. Karena, RTRW kami belum bisa disetujui salah satunya tentang IMB,” kilah bupati. 

Sebelumnya dalam siaran pers yang dikeluarkan KPK melaui website resminya, KPK mengumumkan hasil “Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012”.

Hasil survei integritas KPK menunjukkan, dari 60 daerah yang disurvei 16 pemerintahan diantaranya mendapatkan nilai integritasnya masih di bawah 6, yaitu Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Depok. EKA 
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger