' Dua Kepala Daerah di Jabar Dibidik Kejati - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Dua Kepala Daerah di Jabar Dibidik Kejati

Dua Kepala Daerah di Jabar Dibidik Kejati

Written By Angga Harja S on Monday, December 10, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Menyikapi tudingan sejumlah kalangan yang menyebutkan aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar kurang tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, Kepala Kejati Jabar Soemarno, mengaku pihaknya harus berhati-hati dalam memanggil seseorang terkait kasus korupsi, termasuk kepala daerah. 

Soemarno menyatakan, fakta persidangan menjadi dasar utama untuk Jaksa memanggil kepala daerah yang diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang sudah proses sidang di pengadilan. Termasuk, sejumlah kasus korupsi yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. 

Beberapa kasus korupsi di wilayah Jabar yang sudah dan sedang ditangani pihak Kejati Jabar ialah kasus Bantuan Sosial (bansos) Kota Bandung yang ditengarai melibatkan Walikota Dada Rosada dan kasus anggaran belanja Kabupaten Cianjur yang diduga melibatkan Bupati Tjejep Mochtar Saleh.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Soemarno mengemukakan hal itu kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di kantor Kejati Jabar Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Minggu (9/12). "Memanggil kepala daerah bisa saja. Tapi kami kan harus menunggu fakta persidangan yang sedang berjalan. Jangan sampai salah. Ini kan menyangkut nasib orang, apalagi itu pemimpin daerah," jelasnya.

Menurutnya, tuduhan terhadap kepala daerah harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga, harus menunggu hasil persidangan. Artinya, menunggu putusan atau vonis dari hakim. "Tapi tidak semuanya, hal seperti ini kan kasuistis juga. Jadi harus bisa bersabar dalam menangani kasus di daerah," katanya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Jaya Kusumah menyatakan, pemanggilan terhadap kepala daerah yang dituduh terlibat korupsi, harus melihat kondisi persidangan yang ada. "Kasarnya, kami ini kan baru menuduh jika kepala daerah itu terlibat korupsi bersama. Kalau betul ada kaitannya berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada tawar-menawar yaitu memanggil kepala daerah itu untuk menjalani pemeriksaan. Jika mereka layak diminta pertanggungjawabannya, ya harus ditindaklanjuti," katanya.

Dalam acara peringatan hari antikorupsi, Soemarno yang baru bertugas beberapa bulan di Jabar, juga meresmikan kerja sama dengan komunitas jip dari berbagai daerah di Jawa Barat. Komunitas ini ditunjuk sebagai delegasi antikorupsi. Komunitas tersebut tersebar di 26 kota/kabupaten di Jabar.

Kajati juga melepas keberangkatan sekitar 15 perwakilan komunitas jip yang hari itu akan touring ke daerah Cihideung. "Dalam memberantas korupsi, kami tidak mungkin sendirian. Karena itu keterlibatan komunitas jip ini tentunya akan membantu kami, khususnya dalam pencegahan serta bisa saja pengawasan," ujar Kajati.

Anggota komunitas jip Tamansari Bukit Bandung (TBB) Wawan Gunawan mengatakan dia beserta seluruh anggota komunitas jip, tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan itu. "Komunitas jip itu banyak dan di setiap daerah ada. Mudah-mudahan ini bisa tersosialisasi dengan baik. Jadi, sambil menjalankan aktivitas hobi, bisa juga membantu pemerintah memberantas korupsi," jelasnya. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger