' DPRD Garut Diminta Tegas Penegak Hukum Didesak Tindak Bupati Garut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » DPRD Garut Diminta Tegas Penegak Hukum Didesak Tindak Bupati Garut

DPRD Garut Diminta Tegas Penegak Hukum Didesak Tindak Bupati Garut

Written By Angga Harja S on Friday, December 21, 2012 | 7:00 AM


GARUT - Polemik nikah siri kilat ala Bupati Garut Aceng HM Fikri terus mengundang tanggapan miring dari berbagai pihak. Setelah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang menyebut perilaku Aceng tidak patut, kini giliran mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus salah satu pendiri ormas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie yang menegaskan perbuatan Aceng sebagai pelanggaran etika dan moral.

Untuk itu, Jimly pun mendorong pihak penegak hukum mengambil tindakan tegas terkait pernikahan kilat Aceng Fikri dengan anak di bawah umur. Tak hanya itu, Jimly juga mendorong Aceng mundur dari jabatannya hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. "Tindakan itu jelas melanggar pidana karena menikahi perempuan di bawah umur. Ini tidak hanya sekadar etika, tetapi telah melanggar Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak," ujar Jimly dalam keterangan persnya, Kamis (20/12).

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ini mengatakan, sebagai seorang pemimpin eksekutif, Aceng harus menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Ia juga diharapkan bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Namun, yang dilakukan Aceng sudah dinilai tidak patut. "Kalau urusan moral, jangan pandang bulu. Langsung sikat saja lanjut ke proses hukum," imbuhnya.

Jimly juga menyerukan kepada DPRD Kabupaten Garut agar bisa mengambil keputusan tegas. Alasan DPRD juga harus kuat dalam menjatuhkan sanksi kepada Aceng. Namun, pertimbangan-pertimbangan itu jangan sampai dijadikan alasan untuk mengulur waktu memutuskan kasus ini. "Kita jangan sampai tersandera oleh prosedur. Prosedur itu alat untuk tegakkan keadilan," katanya.

Apa pun putusan DPRD Garut (yang dijadwalkan menggelar rapat untuk menentukan nasib Aceng hari ini--Jumat, 21/12), sebaiknya kasus Aceng tetap dibawa ke proses hukum. "Hukum harus jalan terus agar DPRD punya alasan kuat kalau sudah inchracht nanti. Sementara sebelum inchracht, (Aceng) bisa diberhentikan sementara," ungkap Jimly.

Mantan hakim konstitusi yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu pun meminta Aceng untuk tidak melakukan tindakan apa pun dan menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Garut. "Dia (Aceng) jangan membela diri dengan massa. Kita harus tegas atas sikapnya yang sudah merusak citra Garut," pungkas Jimly

DPRD Jangan Takut

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari meminta pada DPRD Garut untuk tidak gentar dengan ancaman dari pihak Aceng Fikri dalam mengambil keputusan terkait jabatan Aceng. DPRD Garut harus menjadi panutan dalam penegakan etika dan hukum. "Agar tidak jadi preseden di daerah-daerah lain, pemimpin harus konsisten dengan sumpahnya menjalankan semua undang-undang. Jadi, DPRD tidak boleh takut," kata Eva menanggapi ancaman dari Eggy Sudjana, pengacara Aceng.

Seperti diberitakan beberapa hari lalu, Eggy mengingatkan agar jangan ada upaya pelengseran Aceng sebagai bupati. Jika pelengseran terjadi, kata Eggy, akan berdampak pada keamanan dan ketertiban di wilayah Garut. "Saya ingatkan jangan sampai ada kerusuhan. Kalau dipaksakan (pelengseran), itu memancing massa rusuh," kata Eggy.

Eva menyesali pernyataan Eggy itu lantaran telah memprovokasi warga Garut. Untuk itu, Eva berharap kepolisian segera mengambil langkah-langkah antisipasi. "Dia (Eggy) menggunakan cara-cara premanisme untuk memenangkan kliennya. Polisi harus mencatat pernyataan itu sebagai niat awal (rusuh)," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Pansus DPRD Kabupaten Garut menilai Aceng telah melanggar etika, sumpah janji jabatan, dan undang-undang. Aceng dinilai terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Aceng dianggap melanggar sumpah janji kepala daerah karena telah menikah singkat dengan gadis di bawah umur.
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger