' Diduga Tahan Kartu Ujian Siswa SMKN 2 Buat Komisi C Marah Besar - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Diduga Tahan Kartu Ujian Siswa SMKN 2 Buat Komisi C Marah Besar

Diduga Tahan Kartu Ujian Siswa SMKN 2 Buat Komisi C Marah Besar

Written By Angga Harja S on Friday, December 14, 2012 | 7:00 AM


CIREBON – Jajaran SMKN 2 Kota Cirebon di omelin habis-habisan oleh Komisi C DPRD saat mengelar rapat bersama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah. Kemarahan kalangan wakil rakyat di wilayah pemasok udang itu, lantaran pihak sekolah diduga telah menyandera atau menahan kartu ujian siswa. Akibatnya, siswa yang kartunya di tahan sekolah tidak bisa mengikuti ujian.

Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, Yuliarso mengatakan, pemanggilan pihak SMKN 2 dan Dinas Pendidikan ini karena adanya aduan dari orangtua siswa. Dimana, mereka mengadukan sikap sekolah yang telah menahan kartu ujian anakanya.

"Yang membuat kami kecewa dan marah, alasan sekolah kepada orangtua siswa karena belum menyelesaikan pembayaran. Padahal mereka termasuk siswa tidak mampu yang telah mendapatkan Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS). Biaya pendidikan dan kesehatan mereka telah di back up pemerintah. Kenapa kartu ujiannya masih ditahan,” tegas Politisi Partai Demokrat itu kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Anggota Komisi C, Taufik Pratidina menegaskan, di tahun 2013 nanti pihaknya akan turun langsung ke sekolah untuk melihat sejauhmana penyelengaraan pendidikan dan memonitoring implementasi beasiswa di sekolah tersebut. Apakah tepat sasaran atau sebaliknya.

"Kami akan mengecek 75 siswa yang mendapatkan beasiswa di SMKN 2. Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan laporkan dan mengusutnya," ujarnya.

Hal senada di ungkapkan Sumardi, politisi PAN ini mengungkapkan kartu ujian jangan sampai dijadikan bahan sanderaan bagi orangtua siswa untuk menyelesaikan biaya pendidikannya. Bagaimanapun, jika orangtua siswa tidak mampu harus membayar pakai apa. Sementara, siswa harus tetap mengikuti ujian.

“Disdik harus sosialisasikan ketiap sekolah, kartu ujian harus segera diberikan. Walaupun belum menyelesaikan biaya pendidikan,” sarannya.

Wakil ketua Komisi C, Andi riyanto Lie mengungkapkan, anggaran untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp.300 miliar. Rinciannya, Rp.200 miliar untuk belanja pegawai dan sisanya diperuntukan beasiswa dan BOS. Bahkan, sudah ada tambahan dana Rp.10 miliar dan Rp.22 miliar untuk BOS Kota.

Selain itu, lanjutnya, DPPKD memberikan anggaran Rp.4 miliar untuk beasiswa juga. Belum lagi bantuan dan dana beasiswa dari pusat. "Ini semua harus dimaksimalkan untuk mereka yang tidak mampu. Pendidikan hak semua warga negara,” tandasnya.

Menyikapi kemarahan Komisi C DPRD, Kepala SMKN 2, Nining R menjelaskan, sekolahnya hanya memiliki kuota 75 orang beasiswa untuk rawan drop out (DO) dan tidak mampu. Siswa yang berhak menerima itu jumlahnya mencapai 300 orang. Sehingga, tidak semua siswa bisa menikmatinya.

Terkait penahanan kartu ujian, Nining membantahnya. Ia tidak mengakui apabila sekolahnya telah menahan kartu ujian siswa. “Itu tidak benar. Ada 863 jumlah siswa di SMKN 2, 10 anak diantaranya tidak bisa ikut ujian di hari pertama. Itupun karena sakit,” ungkapnya.

Kabid Dikmen Dinas Pendidikan, Casir Edy Supriyadi menuturkan, dinas menghimbau agar jangan sampai ada siswa yang tidak bisa mengikuti ujian dengan alasan belum menyelesaikan biaya pendidikan. Namun, banyak pula siswa yang sebenarnya sudah diberikan uang untuk membayar, tetapi tidak dibayarkan.

“Digunakan untuk narkoba, jajan dan beli pulsa. Ini bentuk moral yang tidak benar,” ucapnya.

Casir mengakui sikap sekolah kurang benar jika ada siswa yang tidak bisa ikut ujian. Alasan dan pemaparan itu tidak dipercaya.

Anggota Komisi C, Udin Saefullah mengatakan, dia sudah pernah datang ke SMKN 2 untuk meminta kebijakan pihak sekolah. Sebab, siswa yang belum membayar biaya pendidikan masuk kedalam kategori masyarakat tidak mampu. “Saya sudah datang kesana, tapi faktanya tidak seperti itu,” bebernya.

Salah satu siswa SMKN 2 warga Kedung Mendeng RW 03 Kelurahan Argasunya Harjamukti, rumahnya gubug dan orang tuanya kuli cangkul. Namun, tidak mendapatkan beasiswa dan tidak dibebaskan dari biaya LKS. PIP/EKA
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger