' Alamak, 62% Perusahaan Gaji Karyawan Dibawah UMK - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Alamak, 62% Perusahaan Gaji Karyawan Dibawah UMK

Alamak, 62% Perusahaan Gaji Karyawan Dibawah UMK

Written By Angga Harja S on Thursday, December 20, 2012 | 7:00 AM


CIREBON (LJ) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon mencatat dari jumlah 1.186 perusahaan yang terdata secara resmi, sekitar 62 persen belum melaksanakan Upah Minimun Kota (UMK).

Rendahnya tingkat pelaksanaan UMK ini karena beberapa hal. Di antaranya Kota Cirebon sebagai kota jasa.

Dari 1.186 perusahaan yang terdata, terklasifikasi menjadi lima kelompok. Mulai dari perusahaan besar dengan karyawan di atas 100 orang, hingga perusahaan kecil dengan karyawan satu sampai sembilan orang.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kota Cirebon, H. Harry Raharjo menerangkan, posisi Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa hanya menempatkan tiga perusahaan di bidang industri. Seperti Arida, Comfeed, dan Suri Tani.

"Selebihnya, perusahaan kecil yang memiliki tingkat daya beli belum maksimal," ungkapnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Selain 1.186 perusahaan, Harry meyakini ada banyak perusahaan yang belum terdaftar. Padahal, dalam UU Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan disebutkan, bahwa keberadaaan tenaga kerja minimal 10 orang harus melaporkan kepada Dinsosnakertrans. Atau juga pada perusahaan itu memiliki sumber bahaya cukup tinggi, meskipun kurang dari 10 orang harus dilaporkan.

Atas pelanggaran tidak melaksanakan UMK, Dinsosnakertrans akan memberikan pembinaan. Tujuannya, agar perusahaan melaksanakan UMK yang berlaku di Kota Cirebon.

“Kalau ada perusahaan melanggar aturan, kami beri akan pembinaan,” ujar Harry didampingi Pengawas Ketenagakerjaan, Ragung.

Sebagai pengawas, Dinsosnakertrans bisa melakukan pembinaan. Salah satunya dengan memeriksa perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja dan UMK. Apabila melanggar ketentuan UMK, pihaknya mengirimkan nota pemeriksaan yang berisi tentang temuan dan tindak lanjut.

“Kami beri SP1 sampai tiga. Kalau belum dilaksanakan, kami akan BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” terang Harry.

Selain itu, Dinsosnakertrans tidak memiliki kewenangan mencabut izin usaha mereka. Bahkan, jika itu dilakukan, sama dengan mematikan usaha dan memiliki dampak sosial lebih luas.

“Kami lebih menggunakan cara-cara persuasif. Terpenting, kedua pihak bisa saling mengerti," tukasnya. EKA
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger