' Ajukan PK ke MA Terdakwa Kasus Tanah Berjuang Mendapatkan Keadilan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Ajukan PK ke MA Terdakwa Kasus Tanah Berjuang Mendapatkan Keadilan

Ajukan PK ke MA Terdakwa Kasus Tanah Berjuang Mendapatkan Keadilan

Written By Angga Harja S on Wednesday, December 19, 2012 | 7:00 AM


KAB.BOGOR - Terkadang peradilan di tanah air memang membingungkan. Betapa tidak, dalam menangani perkara hakim acapkali menjatuhkan vonis yang melukai rasa keadilan masyarakat. Hal itu terjadi atas perkara sengketa tanah di Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang melibatkan oknum anggota DPRD setempat dan seorang kepala desa (kades). 

Ironisnya, oknum anggota DPRD itu tidak pernah dijadikan sebagai terdakwa. Sedangkan sang Kades berinisial MS divonis bebas pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA). Anehnya, seorang terdakwa yakni Ahmad Tazudin alias Novi bin H Zaenudin, malah divonis bersalah oleh MA walaupun dakwaan kepadanya sama dengan yang didakwakan kepada MS. Itu sebab kuasa hukum terdakwa, Hartono Tanuwidjaja mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA RI tertanggal 21 Desember 2011 itu.

Kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, baru-baru ini, Hartono menjelaskan, bahwa PK atas putusan MA yang menetapkan vonis 3 bulan penjara terhadap kliennya didasarkan kepada keputusan MA tanggal 23 Februari 2011 yang menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Cibinong atas terdakwa MS. Keputusan itu sekaligus menguatkan keputusan PN Cibinong yang memvonis bebas MS.

"Dengan bebasnya terdakwa MS itu, maka keputusan itu menjadi bukti baru atau Novum bagi kami. Artinya semua dakwaan yang ditujukan kepada MS tidak terbukti. Dengan demikian, putusan MA terhadap kien kami pun jelas-jelas keliru. Karena baik MS dan Ahmad Tazudin didakwa dalam dakwaan yang sama yaitu memalsukan surat-surat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujarnya.

Lebih jauh Hartono menjelaskan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), MS, SW, Ahmad Tajudin dan RW (belum tertangkap) didakwa membuat surat-surat palsu atas lahan seluas 1.500 m persegi di Desa Tangkil, Citeureup pada tahun 2008. Surat tersebut berupa, surat keterangan tidak dalam sengketa, surat riwayat tanah dan salinan buku c Desa Tangkil yang dibuat oleh MS atas permintaan oknum anggota DPRD karena tanah dimaksud hendak dijual kepada seorang pengusaha. 

Saat perkara itu digelar di PN Cibinong, ternyata hanya MS dan Ahmad Tazudin yang didudukkan di kursi pesakitan. Malah oknum anggota DPRD itu cuma berstatus sebagai saksi. Sedangkan RW belum tertangkap. Pada sidang masing-masing terdakwa yang digelar secara terpisah, MS dituntut JPU, Bertha SH, selama satu tahun enam bulan penjara. Sebaliknya Majelis Hakim diketuai Eddy Wibisno malah memvonis bebas MS. Tidak puas atas putusan Majelis Hakim, JPU melakukan Kasasi. Tapi nyatanya tanggal 23 Pebruari 2011, MA memvonis bebas MS. 

Berbeda pada sidang atas diri Ahmad Tazudin tanggal 11 November 2010, Majelis Hakim memvonis terdakswa selama 8 bulan penjara. Kemudian terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jabar. Ternyata majelis hakim hanya memberi keringanan hukuman menjadi 3 bulan kurungan. Selanjutnya kuasa hukum terdakwa melakukan Kasasi ke MA. Hasilnya lagi-lagi mengecewakan, permohonannya ditolak dan mengukuhkan vonis PT Jabar  selama 3 bulan kurungan.

"Aneh kan, klien kami yang tidak membuat surat apa pun selain membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam surat pernyataan yang dibuat RW, malah divonis bersalah. Dan anehnya juga, ketika surat pernyataan RW itu kita ajukan sebagai barang bukti, JPU tidak mau terima. Sebenarnya kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim sudah terjadi pada persidangan awal. Majelis Hakim, selalu mengabaikan pledoi atau pembelaan penasehat hukum terdakwa. Dan sekarang kekeliruan itu menjadi kenyataan. MS dibebaskan, padahal keduanya didakwa dalam dakwaan yang sama," ujar Hartono.  

Hartono optimis pada PK atas terdakwa Ahmad Tazudin`, Majelis Hakim akan memberi keputusan yang adil.  "Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH,MH juga sudah pernah menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini. Dia menyatakan jika ada beberapa orang yang didakwakan dalam perkara yang sama, maka jika salah satu diantaranya ada yang divonis bebas, maka yang lain juga wajib dibebaskan," ujar Hartono mengutip pernyataan pakar hukum tata negara itu.

Sidang PK atas terdakwa Ahmad Tazudin telah digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 12 Desember lalu. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim diketuai Benar Sihombing, SH dan anggotanya masing-masing, Ronal Lumbun, SH,MH dan Agung Aribowo, SH meminta kuasa hukum terdakwa melengkapi berkas termasuk melampirkan bukti-bukti lain yang pada sidang sebelumnya tidak disertakan. Sidang kedua akan digelar 19 Desember mendatang untuk mendengarkan tanggapan dari JPU, Aji.S, SH. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger