' Staf Pemprov Jabar Ditengarai Memihak Incumbent - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Staf Pemprov Jabar Ditengarai Memihak Incumbent

Staf Pemprov Jabar Ditengarai Memihak Incumbent

Written By Angga Harja S on Wednesday, November 28, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG - Kekhawatiran banyak pihak akan keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terhadap calon incumbent dalam Pilgub Jabar 2013 sepertinya mendekati kenyataan. Hal itu menyusul adanya temuan wartawan tentang seorang staf Humas dan Protokoler berinisial A yang diduga tidak netral. Dari beberapa kejadian, sikap tidak netral diperlihatkan A.

Kasus pertama adalah hadirnya A saat pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar daftar sebagai cagub-cawagub ke Kantor KPU Jabar pada Sabtu (10/11).
Beberapa rilis juga dikirim A ke wartawan dari berbagai media. Namun rilis itu beberapa di antaranya tidak berhubungan dengan kegiatan Heryawan sebagai gubernur, contohnya rilis Heryawan-Deddy Mizwar daftar ke KPU Jabar.

Pada 10 November, A mengirim rilis berjudul 'Jendral Naga Bonar Turun Gunung. 24 November, A juga mengirim rilis berjudul 'Aher-Deddy Mizwar Jalani Pemeriksaan Tanpa Kendala'. Contoh lain adalah rilis 10 November yang berisi Heryawan-Deddy Mizwar sarapan di salah satu rumah makan di Jalan RE Martadinata sebelum deklarasi pasangan dan daftar ke KPU Jabar.

Bahkan kemarin, A kembali mengirimkan rilis berjudul 'Deddy Mizwar Kagum Potensi Sineas Belia di Daerah'. Rilis itu berisi tentang Deddy Mizwar yang menghadiri Jambore Film Pendek (JFP) 2012 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Dalam salah satu alinea bahkan tertulis Deddy Mizwar sebagai cawagub pendamping cagub Ahmad Heryawan.

Terkait hal itu, Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat belum menyimpulkan sikap A apakah memihak salah satu pasangan cagub-cawagub atau tidak.
"Kita akan pelajari dulu temuan dari teman-teman wartawan, termasuk nanti kita cek berbagai rilis yang ada," kata Ihat saat ditemui di Kantor Panwaslu Jabar, Jalan Turangga, kemarin.

Menurut Ihat, jika memang terbukti berpihak, A terancam dihukum enam bulan penjara jika terbukti tidak netral alias memihak salah satu pasangan cagub-cawagub Jabar. Sebab, PNS sebagai abdi negara jelas diharamkan memihak ke salah satu pasangan calon. "Kalau terbukti, yang bersangkutan bisa dikurung enam bulan atau denda Rp 6 juta," katanya.

Sanksi itu sesuai Putusan MK Nomor 17/PUU-10 Tahun 2012 tentang judicial review Pasal 116 ayat IV UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam putusannya MK menyebut pejabat negara yang terlibat dalam proses politik akan dipidana minimal satu bulan atau denda Rp 600 ribu dan maksimal enam bulan atau denda Rp 6 juta. "Tapi nanti sanksinya sesuai pelanggarannya," cetus Ihat.

Saat ini, Panwaslu sedang mengumpulkan beberapa bukti dan saksi atas dugaan tidak netralnya A. Rilis yang pernah dikirim A ke wartawan dari berbagai media juga akan dipelajari. "Tapi yang jelas kita akan panggil dulu yang bersangkutan untuk klarifikasi masalah ini," tandas Ihat. HER / FER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger