' Polemik Pernikahan Kilat Mahasiswa dan Kaum Perempuan Kecam Bupati Garut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Polemik Pernikahan Kilat Mahasiswa dan Kaum Perempuan Kecam Bupati Garut

Polemik Pernikahan Kilat Mahasiswa dan Kaum Perempuan Kecam Bupati Garut

Written By Angga Harja S on Thursday, November 29, 2012 | 7:00 AM

GARUT (LJ) - Kecaman terus mengalir ke Bupati Garut Aceng HM Fikri terkait pernikahannya selama empat hari dengan gadis belia, Fany Octora (18) asal Desa Dunguswiru Kecamatan Balubur Limbangan. Ulah Bupati Aceng itu memicu kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Garut, Rabu (28/11). Para demonstran, mendesak agar Bupati Aceng segera lengser dari jabatannya, sebab perbuatannya itu dinilai sudah melanggar kepatutan sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi seluruh warga Kabupaten Garut.

“Kami menolak dipimpin oleh seorang Bupati yang menikahi seorang gadis remaja dan empat hari kemudian menceraikannya dengan sewenang-wenang. Seharusnya sebagai pemimpin, dia menjadi teladan bagi warganya,” teriak Koordinator Aksi, Hakni Khoerudin. Kasus ini, tandasnya, sungguh sangat memilukan sekaligus memalukan, karena umur pernikahannya hanya bertahan dalam tenggang waktu 4 hari setelah Aceng menyatakan talak kepada gadis belia itu hanya melalui pesan singkat (SMS) telepon seluler.

Selain mahasiswa, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Barat juga menilai Bupati Garut Aceng Fikri terindikasi melakukan pelanggaran berat terkait kasus kawin singkatnya. Kasus tersebut membuat miris perkembangan gerakan perempuan di Kabupaten Garut. Menurut Sekretaris General KPI Wilayah Jawa Barat, Otang Kodariah, ada banyak peraturan perundang-undangan terindikasi dilanggar Aceng HM Fikri terkait kasus kawin singkat yang berakhir perceraian dengan Fany.

Antara lain Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait pelecehan seksual. "Jika melihat kronologi perkawinannya, Bupati menikahi Fanny saat dia belum genap berusia 18 tahun. Padahal menurut UU Perlindungan Anak, seorang anak perempuan boleh dikawin ketika berusia di atas 18 tahun. Bahkan menurut UU Perkawinan 1971, usianya harus sudah 19 tahun," jelas Otang dalam siaran persnya, kemarin.

Menurutnya, perbuatan Aceng terkesan mempermainkan pihak peremuan dengan menikahinya selama 4 hari tanpa alasan jelas. Apalagi disertai tudingan pihak perempuan sudah tidak perawan lagi dan bau mulut. Selain itu, sempat terjadi penyekapan yang merupakan sebuah kejahatan seksual, dan terkategori KDRT. "Adanya perkawinan siri pun merupakan kejahatan terhadap perempuan, termasuk istri dan anaknya. Padahal sebagai pejabat publik, mestinya dia melakukan penyadaran terkait pencegahan pernikahan usia dini, serta menekan angka perceraian yang di Garut ini kasusnya tinggi," sesal Otang.

Pihaknya pun menilai Aceng HM Fikri dapat dikenai Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait SMS kasar yang dikirimnya kepada Fany. "Kalau saya baca SMS-nya, itu sangat tidak bermoral bagi seorang pejabat publik. Apalagi di sebuah tayangan televisi, dia dengan enteng menyebutkan bahwa menceraikan isteri itu adalah hak suami," ujar Otang.

Gubernur Panggil Aceng

Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berencana memanggil Bupati Garut terkait pernikahan 'kilat' tersebut. "Akan saya panggil dan membinanya (Aceng)," ujar Heryawan kepada wartawan di Pusat Dakwah Islam Kota Bandung, kemarin siang. Dia menjelaskan pemanggilan terhadap Aceng merupakan bentuk kewajiban pimpinan daerah kepada pejabat publik. Dalam hal ini, pejabat publik tersebut termasuk bupati/wali kota.

Heryawan menuturkan pemanggilan terhadap pemimpin kabupaten/kota itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2010. Peraturan itu menyebutkan bahwa Gubernur berkewajiban untuk membina bupati dan wali kota. "Saya pun berjanji akan memanggil beliau. Ini masalah norma etika, meski tidak ada aturannya," bebernya.

Sementara itu, Bupati Aceng Fikri enggan meminta maaf kepada Fany Octora maupun keluarganya, terkait permintaan Fany yang merasa terzalimi Aceng. “Saya mau saja minta maaf. Tapi seperti bagaimana? Kalau saya ke sana, nanti kian keruh suasananya. Pokoknya saya akan selesaikan persoalan ini. Tapi nggak akan saya sebutkan. Saya punya trik untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Aceng kepada sejumlah wartawan di rumah dinasnya.

Aceng mengaku, pihaknya sudah beritikad baik dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk umroh, kuliah, dan kontrakan. Aceng pun bersikukuh dirinya tidak bersalah, dan tidak melakukan kesalahan terkait perkawinannya. Disinggung soal tuduhan sejumlah kalangan bahwa tindakan Aceng merupakan sebuah pelecehan, Aceng malah balik bertanya. "Pelecehaan yang mana? Benar saya mengawini dia, tapi tidak sesuai dengan harapan saya. Sebagai laki-laki, wajar kan ingin yang virgin (perawan)," kata Aceng.

Aceng pun bercerita cukup panjang lebar mengenai alasannya menceraikan Fany. Intinya, dia menuduh Fany sudah tidak perawan lagi karena pada malam pertama melakukan hubungan intim sebagai suami isteri, dia tak melihat adanya bercak darah pada seprai kasur. "Saya tahu antara yang perawan atau tidak. Sampai 3 kali saya tanya. Dia tetap mengaku perawan," kata Aceng. BDN/JUL
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger