' Pilgub Jabar 2013 DPRD Khawatirkan Calon Incumbent Manfaatkan PNS - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pilgub Jabar 2013 DPRD Khawatirkan Calon Incumbent Manfaatkan PNS

Pilgub Jabar 2013 DPRD Khawatirkan Calon Incumbent Manfaatkan PNS

Written By Angga Harja S on Tuesday, November 27, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG (LJ) - Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2013 diikuti oleh calon incumbent yang diusung koalisi PKS, PPP dan Partai Hanura, yakni Gubernur Ahmad Heryawan. Karenanya, tak sedikit pihak yang mengkhawatirkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya kalangan pejabat Pemerintahan Provinsi Jabar, bisa berpihak atau tidak netral. Karena itu, DPRD Jabar mengantisipasinya dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang disiplin PNS.

Anggota Komisi A DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Deden Darmansyah, menjelaskan, Raperda tersebut akan disahkan akhir bulan ini. Raperda itu untuk memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. "Raperda disiplin PNS ini dibuat karena haram sifatnya PNS ikut politik praktis. Kalau haram maka dosa, ada sanksinya hingga pemberhentian," kata Deden, di sela rapat paripurna DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/11).

Menurutnya lagi, penyusunan Raperda tersebut momennya tepat karena saat ini tahapan Pilgub Jabar 2013 sedang berlangsung. Dipastikan, Raperda akan dikebut agar bisa disahkan jadi Perda akhir bulan ini.  Pemberlakuan Perda efektif setelah penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Jabar pada Desember nanti.

"Kita di dewan, yang mengawasi pelaksanaan perda. Misalnya meneliti absensi PNS, hingga menerima laporan dari masyarakat tentang adanya PNS yang ikut kampanye untuk calon tertentu, khususnya calon incumbent" jelasnya. Jika terbukti ada PNS yang tidak netral, lanjutnya, akan diberi teguran 1-3 yang sanksinya bisa pemotongan TPP (junjangan) hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Namun rencana pengesahan Raperda Disiplin PNS itu dikritisi oleh pakar hukum dan tata negara pada Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf. Dia mengaku heran rencana Pemprov dan DPRD Jabar mengeluarkan Perda terkait larangan PNS terlibat dalam kampanye Pilgub Jabar. Pasalnya secara regulasi, tanpa perda pun para PNS sudah mengetahui resiko ketidaknetralan mereka dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kalau dari regulasi, tanpa raperda itu sudah jelas. Jadi hemat saya, secara regulasi sudah cukup. Kalau dari sosialisasi, para PNS sudah paham. Kalau memperkuat dari sisi PNS harus netral, boleh-boleh saja. Pokoknya jangan sampai mendistorsi atau melemahkan aturan yang sudah ada,” kata Asep saat dihubungi wartawan.

Ia mengaku belum mengetahui draft raperda tersebut. Dia akan mempelajari dahulu soal aturan yang dipersiapkan, khususnya pada titik mana aturan tersebut menguatkan atau melemahkan aturan yang ada. “Apa yang akan diatur lagi? Tidak sejalan, mana titik beratnya sampai harus diatur perda lagi. Kalau ada saja atau mengulangi, ya mubazir. Soalnya aturan dan sanksi pada Undang-undang dan peraturan pemerintah, itu sudah jelas. PNS sudah paham resiko kalau tidak netral,” pungkasnya. FER / HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger