' Persoalan Guru Honorer Masih Belum Terselesaikan oleh Pemerintah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Persoalan Guru Honorer Masih Belum Terselesaikan oleh Pemerintah

Persoalan Guru Honorer Masih Belum Terselesaikan oleh Pemerintah

Written By Angga Harja S on Tuesday, November 27, 2012 | 7:00 AM

BOGOR - Semarak peringatan Hari Guru Nasional ternyata tetap masih menyisakan permasalahan nasib guru honorer di tanah air yang tak kunjung ada kejelasan mengenai statusnya. Padahal, sehari-harinya para guru honorer dalam menjalankan tugas-tugasnya, sama saja dengan apa yang dilakukan oleh para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengungkapkan, bahwa ketidakjelasan status para guru honorer ini juga berpengaruh pada penghasilan dan tingkat kesejahteraan hidupnya. Ia menyatakan, bahwa para guru honorer ini memperoleh penghasilan selalu di bawah standar upah minimum.

"Bayangkan saja, penghasilannya selalu di bawah upah minimum. Padahal kewajiban yang dijalankan sama. Ini tentu membuat guru-guru ini kesejahteraan hidupnya di bawah rata-rata," kata Sulistiyo, dalam siaran pers yang dirilis pengurus besar PGRI, Senin (26/11).

Untuk itu, ia meminta pada pemerintah untuk mulai memperhatikan para guru honorer dan mengangkat yang telah memenuhi syarat sebagai PNS. Pasalnya, tidak sedikit guru honorer ini yang justru menunaikan kewajibannya sebagai pendidik dengan kapasitas lebih baik daripada guru yang memiliki status PNS.

Sedangkan bagi para guru honorer yang belum memenuhi syarat tapi dibutuhkan, dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan penghasilan yang sesuai dengan standar upah minimum. Selanjutnya secara prosedur kepegawaian, ia juga meminta agar para guru honorer diperlakukan setara dengan guru PNS.

"Banyak guru honorer yang kerjanya jauh lebih baik tapi tak mendapat hak yang layak karena status tersebut. Bahkan ada yang memperoleh gaji Rp 150.000 per bulan. Ini jauh dari kewajaran. Secara kepegawaian, mereka juga harus setara dengan guru PNS. Mereka juga berhak untuk mengikuti sertifikasi yang diadakan. Jika mau dilakukan, ini dapat menjawab kurangnya guru yang terjadi saat ini," imbuhnya. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger