' Pengusaha Konstruksi Ancam Polisikan Pejabat Disdik Garut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Pengusaha Konstruksi Ancam Polisikan Pejabat Disdik Garut

Pengusaha Konstruksi Ancam Polisikan Pejabat Disdik Garut

Written By Angga Harja S on Wednesday, November 28, 2012 | 7:00 AM

GARUT - Mencuatnya dugaan jual beli paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut-Jabar, disikapi keras oleh para pengusaha penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jasa Konstruksi (FMJK) Garut. Mereka pun berencana melaporkan oknum pejabat Disdik yang terindikasi melakukan fitnah dan jual beli paket DAK bidang pendidikan.

Ketua FMJK Garut, Nardi Sunardi mengemukakan, sikap itu dikemukakan FMJK menyusul sejumlah temuan di lapangan terkait DAK luncuran 2011 yang baru direalisasikan akhir 2012. Secara garis besar, ujarnya, terdapat dua jenis temuan dalam pelaksanaan program rehab ruang kelas dari DAK 2011. Yakni temuan penyimpangan administratif, dan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.

"Seperti kita tahu, secara administrasi kacau. Ternyata di lapangan lebih kacau lagi. Misalnya akibat SPK (Surat Perintah Kerja) ganda, terjadi bentrok antarrekanan saat melaksanakan pekerjaan. Ini kan bahaya," tutur Nardi kepada wartawan, Selasa (27/11). Salah satu temuan FMJK antara lain tidak akuratnya laporan data DAK 2011 dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) yang dinilai menyesatkan. Juga, terbitnya SPK ganda dari pihak panitia.

Dicontohkannya, diantara temuan SPK ganda tersebut terjadi pada pekerjaan rehab satu lokal ruang kelas SDN Sudalarang 2 Kecamatan Sukawening dengan nomer paket 068. Satu SPK atas nama CV PUTRA SATYA, anggota Aspekindo, dan satu SPK lagi atas nama CV MORIS JAYA, anggota Askindo. "Masalah ini sampai sekarang belum terselesaikan," ujarnya.

Amburadulnya pengelolaan DAK 2011, lanjutnya, juga terlihat dengan adanya sekolah tercantum dalam SPK untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Namun ternyata, tidak ada lahan untuk dilakukan pembangunan. Hal itu dialami CV PUTRA JAWA, rekanan anggota Gapeknas yang mendapat SPK RKB SDN Sukahurip 1 Kecamatan Cigedug.

Sedangkan, CV RAHAYU mendapatkan SPK RKB SDN Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler yang juga tidak ada lahan untuk membangun sebagaimana kontrak. Pekerjaan kemudian dijanjikan akan dialihkan ke SDN Sukagalih 3 Kecamatan Tarogong Kidul.
Temuan aneh lainnya dialami CV.CIPTA SARANA. Perusahaan tersebut mengaku mendapat SPK Rehab SDN Toblong 3 Kecamatan Peundeuy, namun di SD tersebut tidak ada bangunan harus direhab karena sudah dikerjakan melalui program percepatan.

"Sampai saat ini, kami belum menemukan Konsultan Pengawas yang melakukan pengawasan lapangan. Padahal di lapangan ada yang telah mencapai progres pekerjaan hingga 70% sehingga dimungkinkan untuk melakukan penagihan angsuran pertama sebesar 50%," ujar Nardi seraya menyebutkan, dari hasil investigasi dilakukan timnya ditemukan pula adanya peran ganda oknum Konsultan Perencana tidak profesional, terutama menyangkut transaksi paket kegiatan.

Hal itu menguatkan indikasi adanya perbuatan melawan hukum terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Tahun 2011, Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Kemungkinan kami akan melaporkan Kabid TK/SD, Elon Romlon kepada yang berwajib atas ucapan dan tindakannya selaku KPA/PPK berbau fitnah, dengan menuntutnya 3 asosiasi. Yaitu Askonas, Askumnas, dan Gakindo serta perorangan kepada FMJK akibat pernyataan Elon yang menyebutkan bahwa kami diakomodir sebanyak 15 paket pekerjaan, padahal semua itu bohong," tegas Nardi.

Saat dikonfirmasi, pejabat Disdik Garut bungkam. Mereka pun saling tuding terkait realisasi DAK bidang Pendidikan itu. Kepala Disdik Mahmud menolak berkomentar dengan alasan semua pekejaan menyangkut DAK 2011 telah diserahkan sepenuhnya pada Elon selaku Kabid TK/SD sekaligus sebagai KPA/PPK. "Ke Pak Elon saja. Kalau saya katakan sudah selesai, nanti gimana kalau kata Pa Elon belum. Dia kan leading sectornya," kilah Mahmud saat dikonfirmasi usai rapat dengan Komisi D DPRD Garut..
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger