' Kenaikan UMK di Jabar Tersusupi Kepentingan Politis - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kenaikan UMK di Jabar Tersusupi Kepentingan Politis

Kenaikan UMK di Jabar Tersusupi Kepentingan Politis

Written By Angga Harja S on Tuesday, November 27, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG - Kaum buruh atau pekerja boleh saja tersenyum tatkala Pemerintah Daerah menaikan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) secara signifikan. Tapi tidak demikian bagi kalangan pengusaha yang menjadi bos dari para buruh. Mereka meradang lantaran pihak pemerintah daerah di Jawa Barat (Jabar) memutuskan kenaikan UMK itu dengan mengabaikan aspirasi kalangan pengusaha yang mengharapkan kenaikan UMK tidak terlalu besar. Bahkan, tak sedikit pengusaha yang mencurigai adanya politisasi kenaikan UMK tersebut.

Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Soetisno, berpendapat naiknya UMK itu kelewat besar. Karena itu, Agung mengkhawatirkan kondisi ini dapat berefek negatif pada iklim ekonomi Jabar. Terlebih, sambung dia, sekitar 40-50 persen industri nasional berlokasi di wilayah Jabar, seperti Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Cirebon.

Salah satu indikasi efek kenaikan UMK yang signifikan itu, papar Agung, adanya dua investor yang menyatakan rencananya untuk melakukan relokasi dari Jabar. "Kabarnya, mereka merelokasi ke beberapa daerah, bahkan negara, yang sekiranya jauh lebih kondusif dan mudah. Seperti Vietnam dan Bangladesh," urai Agung kepada wartawan di Kota Bandung, Senin (26/11).

Agung menambahkan, dalam memutuskan UMK, sebaiknya pemerintah pun memikirkan efek lainnya sekaligus mencari solusinya. Semisal, kata dia, kenaikan UMK itu secara tidak langsung mendorong adanya inflasi. "Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatur inflasi itu? Pun dalam hal transportasi. Kemungkinan besar, biaya transportasi pun naik, termasuk dalam hal menjaga stabilitas harga jual kebutuhan pokok," ujar Agung.

Pada sisi lain, tegas Agung, penentuan UMK 2013 jangan disusupi unsur politis, mengingat tahun depan, Jabar menggulirkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar, maupun pemilihan walikota (pilwalkot) dan pemilihan bupati (pilbup).  "Jangan manfaatkan kondisi ini untuk mencari suara dalam pilkada. Jika sudah terpolitisasi, sangat bahaya bagi dunia usaha di Jabar," kata dia.

Dia pun mengakui bahwa pihaknya yang membuka posko pengaduan berkaitan dengan UMK menerima banyak pengaduan meski bersifat nonformal dari sejumlah pelaku usaha di Jabar. Mereka, kata Agung, bergerak pada berbagai sektor, di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT) serta manufaktur. "Umumnya, pengaduannya tentang keberatan mereka atas kenaikan UMP 2013," ujarnya. 

Menurut Agung, di beberapa daerah Jabar, kenaikan UMK begitu signifikan. Bahkan, beberapa daerah di Jabar, utamanya, di sekitar kawasan industri, kenaikan UMK-nya melebihi 50 persen. Sebagai contoh, sebutnya, Kota Bogor, yang semula Rp 1.174.200, naik 70 persen menjadi Rp 2.002.000 per bulan. Lalu, sambungnya, Kabupaten Bogor, yang semula Rp 1.269.320 menjadi Rp 2.002.000 per bulan. "Kenaikannya kan signifikan sekali itu," imbuhnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger