' Hasil Kajian FGD II Pembentukan Provinsi Cirebon Perlu Dikaji Ulang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Hasil Kajian FGD II Pembentukan Provinsi Cirebon Perlu Dikaji Ulang

Hasil Kajian FGD II Pembentukan Provinsi Cirebon Perlu Dikaji Ulang

Written By Angga Harja S on Thursday, November 29, 2012 | 7:00 AM

CIREBON (LJ) - Keinginan sejumlah kalangan di wilayah Pantura khusunya yang berada di Kabupaten Cirebon untuk pisah dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan membentuk provinsi baru, sepertinya bakal terganjal. Pasalnya, berdasarkan hasil kajian lembaga Fokus Grup Discussion (FGD) II yang bergerak di penataan daerah otonom Jabar, apabila pembentukan Provinsi Cirebon masih perlu dikaji ulang.

“Pembentukan Provinsi Cirebon masih harus dikaji ulang. Hasil kajian FGD ini tidak bisa menyimpulkan layak dan tidak layak. Ada 11 aspek yang harus dinilai, diantaranya potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, jumlah penduduk. Dan yang harus didalami, aspek ekonomi maupun kemampuan keuangan daerah tentunya harus dihitung ulang,” kata Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad), Dede Mariana, yang juga selaku ketua pengkaji di FGD saat acara Puslitbang Kebijakan Publik dan Kewilayahan bekerjasama dengan Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar di Hotel Santika, kemarin. 

Diakui Dede, misalnya saja untuk syarat normatif pembentukan provinsi Cirebon, hingga saat ini masih ada dua daerah kabupaten yang menjadi ganjalan. Tentu hal itu menurutnya, harus diklarifikasi, apakah akan berniat bergabung ataukah tidak. Begitupun dengan syarat administratif, selain itu menurut Dede, dilema khususnya bila dikaitkan dengan persoalan politis.

“Baik data administratif maupun normatif bisa dilampaui oleh kepentingan politik. Cuman persoalanya jika berdebat dengan data riil, ya harus selesai. Kajian FGD ini menjelaskan tatanan berkaitan dengan normatif maupun syarat administratif,“ katanya.

Dede juga tidak menampik pembentukan provinsi Cirebon bisa dilakukan dengan pendekatan tehnis politis, di antaranya jika DPR RI berinisiatif  membentuk dengan membuat undang-undang provinsi Cirebon. Hal itu menurutnya,   bisa-bisa saja, namun persoalanya nanti kalau berdebat soal data riil normatif dan administratif, tentu harus klir.

“Jadi kalo berbicara tentang politis, bisa saja melampaui persoalan yang didiskuskan tentang normatif dan administrative. Ya kalo P3C menagih janji ke gubernur, kami ibaratkan sebagai menagih hutang, artinya menjadi persoalan masalah pribadi P3C dengan gubernur yang harus diselesaikan secara pribadi juga. Dan kami tegaskan pula, persoalan pembentukan Provinsi Cirebon harus melampaui aspek normatif dan administratif bukan aspek politis saja,” ujarnya.

Dede menyatakan, dalam materinya, kabupaten yang akan menjadi calon Provinsi Daerah Cirebon IPM nya masuk pada kluster 3. Hanya satu yang berada di kluster 1 yaitu Kota Cirebon. Bahkan Kabupaten Indramayu posisinya terendah dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Demikian juga pada pertumbuhan ekonomi, kota/kab yang akan menjadi Provinsi Cirebon pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5,753 termasuk Kota Cirebon yang IPM nya mencapai lebih dari angka rata-rata IPM Jawa Barat yaitu 72,60,” tegasnya.

Hadir dalam acara itu, Guru Besar Ekonomi Unpad, Ina Primiana, yang memaparkan grand design penataan daerah otonom di Jabar, potensi wilayah Cirebon, dan kemungkinan pembentukan Provinsi Cirebon. Menurutnya, selain masalah IPM dan pertumbuhan ekonomi yang  masih belum memadai, lebih dari itu persentase tingkat kemiskinan kota dan kabupaten itu pun di atas rata-rata tingkat kemiskinan di Jabar, yaitu 11.73%.

Mayoritas lapangan usaha, lanjut Ina Primiana, di calon Provinsi Cirebon adalah pertanian yang menjadi kantung-kantung kemiskinan di Jabar.

“Artinya mengapa Cirebon tidak melakukan negosisasi dengan Pemprov Jabar saja untuk mendapatkan hak-hak yang dirasakan kurang memuaskan, bukan membuat agenda pemisahan. Apalagi syarat administratif maupun normatif dalam kajian kami masih perlu dikaji, versi P3C sekaligus data yang kami miliki,” tegasnya.

Sementara, Ketua Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C), Nana Sudiana mengaku akan terus melakukan sosialisasi. Dia menegaskan meskipun sempat ada moratorium pemekaran wilayah, namun aspirasi di kalangan elit politik dari DPR RI Komisi II, DPRD Propinsi Jabar melalui Komisi B, serta elit politik maupun masyarakat masih terus bergulir. Pemekaran wilayah untuk tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat khususnya Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

 “Pembentukan Provinsi Cirebon masih bisa terjadi, P3C harga mati melakukan pembentukan provinsi Cirebon dan akhir Desember ini adalah penentuan penandatanganan surat rekomendasi dari Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan,” tukasnya. IR/PIP
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger