' Eks Kepala Kantor Pajak Bogor Tolak Disidang Pengadilan Tipikor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Eks Kepala Kantor Pajak Bogor Tolak Disidang Pengadilan Tipikor

Eks Kepala Kantor Pajak Bogor Tolak Disidang Pengadilan Tipikor

Written By Angga Harja S on Tuesday, November 27, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG - Terdakwa perkara suap mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor, Anggrah Surya, merasa geram atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dianggap melenceng atau tak sesuai dari peristiwa yang terjadi. Karena itu, melalui kuasa hukumnya, Anggrah menyatakan keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Hal itu disampaikan Antonius Stanis dalam sidang lanjutan yang digelar di ruang sidang II Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Senin (26/11/2012). Dalam eksepsinya, Antonius menjelaskan bahwa kasus Anggrah masuk ke dalam ranah hukum pajak dan bukan masuk pidana. Sehingga Pengadilan Tipikor Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Selain itu, dakwaan JPU juga dinilai tidak memenuhi syarat karena JPU tidak menjelaskan status uang Rp 300 juta yang disebut-sebut dalam dakwaan. "Karena itu kami meminta majelis hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima atau dakwaan JPU tidak lengkap," ujar Antonius.

Ia menuturkan, JPU mendakwa terdakwa dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara serta memperkaya diri sendiri.

"Padahal kita semua tahu kalau perkara ini terjadi berawal dari penangkapan KPK. Kami pikir pasal yang akan dikenakan adalah pasal suap seperti pasal 11 dan 12," tuturnya seraya menambahkan dalam dakwaan JPU menyebut kerugian negara akibat perbuatan terdakwa yaitu sebsar Rp 13 miliar dengan asumsi jumlah tersebut merupakan setoran pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT Gunung Emas Abadi.

"Nilai Rp 13 miliar merupakan hasil perhitungan dari konsultan swasta yang diminta oleh jaksa. JUmlah tersebut masih bisa dikoreksi oleh konsultan pajak lainnya dengan metode yang berbeda. Seharusnya ini masuk ke ranah hukum pajak," katanya. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin (3/12/2012) dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU.

Sekedar informasi, kasus ini bermuka ketika KPK melakukan tangkap tangan terhadap Anggrah sekitar pukul 10.20 WIB, Jumat (13/07) lalu, di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Selain Anggrah, pegawai PT Gunung Emas Abadi berinisial bernama Endang, 50 tahun, ditangkap sebagai pemberi suap, dan SYT, lelaki 50 tahun yang berprofesi sebagai sopir EDG, ikut diciduk.

Barang bukti yang diamankan petugas KPK dari lokasi penangkapan adalah duit Rp 300 juta. Perkara ini kemudian diputuskan pimpinan KPK untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kejagung kemudian meneruskan kasus ini untuk ditangani proses hukumnya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hingga berakhir di Pengadilan. HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger