' DPRD Tetapkan Empat Raperda Jadi Perda - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » DPRD Tetapkan Empat Raperda Jadi Perda

DPRD Tetapkan Empat Raperda Jadi Perda

Written By Angga Harja S on Friday, November 30, 2012 | 7:00 AM

KAB.BOGOR (LJ) – DPRD Kabupaten Bogor akhirnya menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Derah. Keempat Raperda yang ditetapkan menjadi Perda itu, meliputi Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Izin Gangguan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam sambutannya, Bupati Bogor H. Rachmat Yasin (RY) mengatakan, ketentuan yuridis yang mengatur pendayagunaan komunikasi dan informatika berpotensi meningkatkan pengawasan dan pengendaliannya serta memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraannya, sehingga mendorong terselenggaranya pemerintah daerah yang berbasis teknologi informasi serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui setiap kebijakan pembangunan daerah serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

“Sedangkan untuk ketentuan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat serta membangun kondisi perdagangan yang aman dan nyaman, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha,” jelasnya.

Adapun mengenai landasan yuridis mengenai izin gangguan, lanjut RY, itu sangat diperlukan. karena hal itu, merupakan langkah pembinaan dan pengawasan untuk meminimalisasi bahaya kerugian dan gangguan kepada masyarakat, baik berupa gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan sosial kemasyarakatan, maupun berupa perekonomian disekitarnya.

“Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika yang merupakan potensi daerah, Pemkab Bogor perlu melaksanakan pengendalian dan pengawasan, antara lain dalam bentuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Dengan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penempatan lahan, frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, setelah melalui sidang paripurna akhirnya empat Raperda tersebut disahkan oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Iyus Djuher. DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger