' Uang Rakyat Ditelan Proyek Pasar Parung - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Uang Rakyat Ditelan Proyek Pasar Parung

Uang Rakyat Ditelan Proyek Pasar Parung

Written By dodi on Tuesday, October 9, 2012 | 7:00 AM


KAB.BOGOR - Proyek pembangunan Pasar Parung sudah hampir satu dasawarsa terkatung-katung atau terbengkalai lantaran ditinggal kabur oleh PT.Lestari Indah Raya Persada (LIRP), sang pengembang yang menjalin komitmen dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pada 1992 silam. Menariknya, tahun ini Pemkab Bogor mengalokasikan dana Rp 46 miliar untuk kelanjutan pembangunan Pasar Parung yang sebenarnya masih menjadi tanggungjawab PT.LIRP.

Penganggaran biaya pembangunan lanjutan Pasar Parung ini tak pelak menimbulkan pertanyaan banyak pihak lantaran persoalan yang meliputi proyek tersebut masih belum terselesaikan. Mulai dari kaburnya PT.LIRP sampai masalah penjaminan sertifikat HGB lahan Pasar Parung oleh PT.LIRP ke pihak lain untuk meminjam uang puluhan miliar Rupiah. Anehnya lagi, sejumlah pimpinan dewan pun mengaku tidak tahu menahu tentang dana tersebut.

“Saya tidak tahu dengan dana Rp 46 miliar untuk pembangunan pasar Parung. Pasalnya, saat di badan anggaran (Banang) dulu, tidak ada pembahasan tentang dana itu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher kepada sejumlah wartawan, baru-baru ini.
Demikian pula dengan Ketua Komisi B, Iwan Setiawan  yang merupakan leading sektor di bidang perekonomian daerah, mengaku tidak pernah merasa membahas soal anggaran untuk  pembangunan pasar Parung. “Tanya ke pimpinanlah kalau soal dana itu,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Pemkab Bogor sendiri mengaku menganggarkan dana untuk pembangunan pasar Parung karena dinilai sangat penting untuk menggerakan roda perekonomian di wilayah utara Kabupaten Bogor itu. "Setelah RAPBD dievaluasi oleh Gubernur, dan disarankan untuk mengakomodir proyek yang dirasakan krusial, kita pun menganggarkan dana untuk pembangunan pasar Parung,” ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Dedi Ade Bahtiar ditemui terpisah belum lama ini.

Terkait hal itu, Ketua Umum LSM Komite Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Timbul Gultom meminta kepada Pemkab Bogor dan DPRD bersikap transparan dengan membeberkan alasan pengalokasian dana pembangunan lanjutan proyek Pasar Parung. "Sebab, setahu saya proyek ini kan masih bermasalah, yaitu belum tuntasnya soal sertifikat HGB yang dijaminkan ke beberapa pihak sebagai agunan PT.LIRP untuk meraup puluhan miliar Rupiah. Ini yang harus dijelaskan oleh Pemkab dan DPRD, bagaimana penyelesaian dengan PT.LIRP," kata Timbul saat dihubungi LINGKAR JABAR, kemarin.

Timbul mencurigai ada oknum-oknum pejabat Pemkab yang terlibat dalam perkara pat-gulipat proyek yang bernilai Rp 276 miliar saat kontrak kerja pembangunannya masih dipegang oleh PT.LIRP. "Seharusnya, Pemkab Bogor mengejar tanggungjawab pemilik dan direksi PT.LIRP. Tapi ini didiamkan saja, dan bahkan sekarang dianggarkan dana pembangunan lanjutan dari uang rakyat. Lah, ini janggal dan terkesan ada apa-apanya," cetusnya.

Sekedar informasi, pada tahun 2002, Pemkab Bogor membuat kesepakatan dengan PT LIRP yang ditandatangani oleh bupati Agus Utara Effendi. Bupati sendiri berani membuat kesepakatan tersebut atas dasar Surat Keputusan Pimpinan DPRD pada tanggal 16 Agustus 2002. Dalam salah satu klausulnya, sebelum proses pembangunan dilaksanakan, permasalahan dengan Sigma Group yang lebih dulu memiliki ijin prinsip dan siteplan revitalisasi pasar Parung, agar diselesaikan dengan sebaik-baiknya.  

Dengan MoU tersebut, PT LIRP diberikan hak untuk mengembangkan pasar Parung dengan sistem Built, Operation Transfer (BOT), dengan nilai investasi sebesar Rp 276 miliar dan jangka waktu pengerjaan 810 hari kalender. Dengan sistem ini, PT LIRP diberikan hak untuk mengelola pasar tersebut selama 30 tahun, sebelum menyerahkannya sebagai aset Pemkab Bogor.

Harapan untuk pembangunan pasar Parung menjadi pasar modern tidak berlangsung dengan lancar. Pasalnya, dengan dalih adanya kericuhan dan keributan, PT LIRP pun tidak melakukan aktivitas apa-apa di atas lahan seluas 5 hektare itu. Yang terjadi malah sebaliknya, PT LIRP memproses status tanah pasar Parung, dari HPL Pemkab Bogor menjadi sertifikat atas nama PT LIRP. Hingga batas waktu kerjasama berlangsung, yakni 810 hari, tidak ada aktivitas apa pun di lahan itu.

Meski tidak bisa melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan itu, PT LIRP tetap berupaya melanjutkan pembangunan. Dengan alasan force major, PT LIRP mengajukan adendum atau penambahan waktu pengerjaan pasar Parung. Dan sesuatu hal yang sangat aneh, tanpa ada persetujuan dewan, adendum yang diajukan PT LIRP ini pun diterima Pemkab Bogor. Bahkan, lamanya perpanjangan waktu ini sama dengan saat MoU pertama, yakni 810 hari kalender.

Sukses mengajukan adendum, ternyata PT LIRP kemudian mengirimkan surat bernomor 060/LIRP/VI/05 tertanggal 29 Juni 2005 ditujukan kepada Sekda. Isi suratnya yakni pemecahan sertifikat HGB nomor 663 desa Waru Kecamatan Parung atau lokasi pasar Parung. Sertifikat ini pun kemudian dipecat atau splite menjadi empat sertifikat.

Kebaikan Pemkab Bogor ternyata tidak direspon baik oleh PT LIRP. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan pasar Parung yang terus terkatung-katung. Meski sudah diberikan waktu tambahan selama 810 hari kalender, namun wujud Pasar Parung modern tidak terlihat juga. Bahkan, tambahan waktu adendum kedua, juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Hingga akhirnya, Pemkab Bogor pun memutuskan kerjasama dengan PT LIRP karena dinilai wanprestasi.

Setelah diputuskontrak, pembangunan pasar Parung pun mulai macet. Sejumlah upaya Pemkab Bogor untuk menggandeng investor, bahkan Bank Jabar Banten untuk membiayai pembangunan pasar ini, tidak terlaksana. Para investor merasa tidak nyaman dalam melaksanakan proyek ini. Hal ini karena status tanah atau sertifikatnya tidak ada di tangan Pemkab Bogor, melainkan telah dijaminkan oleh PT LIRP ke YKPP, Bank Bukopin dan Bank NISP. BSR/DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger