' Tambang Galena Merusak Hutan di Bogor Barat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Tambang Galena Merusak Hutan di Bogor Barat

Tambang Galena Merusak Hutan di Bogor Barat

Written By dodi on Monday, October 22, 2012 | 7:00 AM

KAB.BOGOR - Aksi perusakan lingkungan oleh sejumlah perusahaan pengelola penambangan timah hitam (galena) dan mineral di Gunung Cirangsad, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, hingga kini masih terus berlangsung tanpa pernah ditindak oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan aparat berwenang. Padahal, sudah sejak tiga tahun lalu aktivitas penambangan di kawasan kehutanan yang dikelola Perum Perhutani itu menjadi sorotan dan mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya, selain telah mencemari sungai Rengganis yang airnya dimanfaatkan oleh masyarakat di 3 desa yang terletak di bawah kaki Gunung Cirangsad untuk mandi dan mencuci, penambangan galena dan mineral itu telak-telak telah menggunduli hutan produksi sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. Salah satu akibat kerusakan hutan itu, pada Maret 2012 lalu, terjadi longsor yang menerjang dua kampung di Desa Banyuwangi yang lokasinya terletak di bawah areal penambangan galena.

Keluhan masyarakat terkait dengan penambangan, beberapa diantaranya memiliki izin resmi itu, sudah cukup sering dikemukakan, namun Pemkab dan DPRD setempat tidak meresponnya. Tak heran, belakangan muncul rumor tak sedap, tambang-tambang tersebut dapat beroperasi dengan aman tanpa gangguan berkat restu oknum pejabat Pemkab, aparat hukum dan politisi yang saat ini menjabat posisi strategis di DPRD Kab.Bogor.

Terkait hal itu, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Bogor Barat (FKPBB) Sunendar, mendesak kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk bertindak tegas dengan menerjunkan tim pemantau dan pengawasan yang terdiri dari Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (DESDM), Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP) dan Inspektorat Daerah. Hal itu dimaksudkan untuk memantau kerusakan lingkungan di Gunung Cirangsad, memeriksa kelengkapan perijinan tambang, mengecek sejauh mana dan seperti apa perusahaan tambang melakukan aktivitasnya.

"Kami berharap Pak Rachmat Yasin selaku Bupati menyikapi aktivitas penambangan yang terindikasi telah merusak lingkungan di sekitar gunung Cirangsad. Jangan sampai terjadi bencana alam atau musibah yang mengorbankan masyarakat di sekitar lokasi penambangan, barulah Bupati bertindak. FKPBB menunggu komitmen Bupati yang kita ketahui sangat concern dalam melestarikan lingkungan. Selain itu, kami juga meminta Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani untuk menyikapi perusakan kawasan hutan di Cirangsad," kata Sunendar kepada LINGKAR JABAR, Minggu (21/10).

Sunendar menambahkan, bahwa gunung Cirangsad masuk ke dalam areal hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani, sehingga Kementerian Kehutanan harus bertindak dengan mengevaluasi pengoperasian tambang dan meninjau kembali perijinan yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani. "Hutan itu kan kewenangan Kementerian Kehutanan, apalagi pemerintah pusat kini tengah menggalakan program pelestarian lingkungan, sehingga Kementerian Kehutanan dapat bersikap tegas terhadap aktivitas penambangan di areal hutan," ujarnya.

Sementara itu, dari data yang disampaikan oleh FKPBB, galian tambang di Cirangsad rata-rata dikuasai oleh pengusaha Korea bekerjasama dengan pengusaha lokal dan oknum pejabat daerah. "Pengusaha tambang melakukan pemangkasan gunung untuk mendapatkan material. Karena itulah, areal pertambangan tersebut menjadi rusak. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, ada tiga perusahaan galian tambang yang memiliki izin melakukan eksploitasi di sana, dan ada juga lainnya yang ilegal," papar Sunandar.
Ketiga perusahaan yang melakukan eksploitasi tersebut, tambah Sunandar, ialah PT Bintang Cindai Mineral Group yang menggarap lahan seluas 102 hektare, PT.Indoloma 95 hektare dan PT. Lumbung 100 hektare. “Ketiga perusahaan ini telah membabat tanah dan hutan yang ada di Gunung Cirangsad. Sumber mineral yang dikeruk oleh perusahaan tersebut cukup banyak. Pasalnya, masing-masing perusahaan tersebut dalam sehari bisa mengangkut lebih dari 10 ton galena. Saya berharap tindakan tegas dari Bupati, jangan sampai masalah ini berlarut-larut," imbuhnya.

Somasi Walhi

Sementara itu, berdasarkan laporan dari masyarakat dan hasil dari investigasi lapangan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat telah menyampaikan somasi ke Perum Perhutani atas perjanjian kerja sama 11 perusahaan dengan Perum Perhutani di RPH Cirangsad BKPH Cigudeg KPH Bogor pada tahun 2007. Hal itu disebabkan perjanjian kerja sama itu bisa merusak alam bukan memperbaikinya.

"Terdapat 11 perusahaan yang melakukan kerja sama operasional dengan Perhutani di wilayah Bogor Jawa Barat berupa rehabilitasi dan reklamasi hutan. Tetapi, isi dalam perjanjian tersebut merupakan perjanjian tentang penambangan galian B jenis Galena dan mineral pengikutnya," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan, dalam keterangan persnya, kemarin.

Lebih jauh Dadan mengatakan,menduga kesebelas dari perusahaan tersebut belum memiliki Izin dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). "Untuk itu kami mengundang Perum Perhutani untuk datang pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 bertempat sekretariat Walhi Jawa Barat Jalan Piit No 5 Bandung untuk menjawab somasi ini," katanya.

Penambangan tersebut masih terus berjalan, kata Dadan, sehingga Walhi Jabar mengharapkan itikad baik dari Perum Perhutani untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Apabila somasi ini tak digubris, maka kami akan lakukan tindakan hukum baik secara Pidana dan Perdata sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan," pungkasnya. BSR/FER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger