' Sikapi Tuntutan Buruh DPRD Purwakarta Layangkan Surat Ketiga Menteri dan DPR - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Sikapi Tuntutan Buruh DPRD Purwakarta Layangkan Surat Ketiga Menteri dan DPR

Sikapi Tuntutan Buruh DPRD Purwakarta Layangkan Surat Ketiga Menteri dan DPR

Written By dodi on Tuesday, October 9, 2012 | 7:00 AM


KAB PURWAKARTA (LJ)– Menindaklanjuti tuntutan buruh saat melakukan aksi unjuk rasa 3 Oktober 2012 lalu, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Cirebon telah melayangkan surat kepada tiga Menteri maupun Komisi IX DPR RI. Surat dukungan wakil rakyat di wilayah pemasok udang itu, agar buruh mendapatkan kesejahteraan yang layak serta pemerintah dalam hal ini Menaker menghapus sistem outsourching.

“Sebagai bentuk dukungan dan rekomendasi aspirasi terhadap para buruh, DPRD telah melayangkan surat kepada tiga Menteri dan Komisi IX DPR RI,” ungkap Hj. Susiliawaty, Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Antar Lembaga (Hubtarga) Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Purwakarta kepada LINGKAR JABAR di ruang kerjanya, kemarin.

Ia mengatakan, Dikatakan, DPRD Purwakarta telah menampung aspirasi para buruh yang mendatangi gedung DPRD  pada 3 Oktober 2012 lalu (hari buruh-Red) dan menindaklanjuti kembali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Menteri Kesehatan (Menkes) RI dan Menteri Keuangan (Menkeu) serta Komisi IX DPRD RI.

Melalui surat nomor 560/877/DPRD perihal rekomendasi aspirasi, sambung Susi panggilan singkat Susiliawaty, terkait penghapusan outsourching dan kebutuhan hidup layak (KHL), suratnya telah dikirimkan ke Menakertrans. Sedangkan surat untuk Menteri Keuangan, dengan nomor 560/876/DPRD terkait penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Berkaitan dengan BPJS kesehatan, lanjutnya, DPRD Purwakarta juga telah melayangkan surat kepada Menteri Kesehatan RI dengan nomor 560/878/DPRD, dan Komisi IX DPR RI dengan surat nomor 560/876.a/DPRD perihal yang sama, yakni rekomendasi aspirasi.
 "Dengan begitu, asprirasi yang disampaikan buruh di Purwakarta telah ditindaklanjuti," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan buruh yang tergabung dalam K.SPSI 3 Oktober 2012 lalu mendatangi gedung DPRD Purwakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait perbaikan kesejahteraan. Para buruh tersebut minta, Menakertrans menghapus sistem outsourcing dan minta agar 86 item dimasukan sebagai parameter KHL.

Para buruh juga minta ada kepastian pelaksanaan BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat seumur hidup tanpa diskriminasi, tanpa limitasi, tepat waktu. Mereka juga minta agar pekerja/buruh, tidak dipotong upahnya oleh perusahaan untuk membayar JPK Jamsostek dan penghasilan mereka tidak dikenakan pajak.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Hasanudin menyatakan, pihaknya akan menugaskan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta untuk segera menyampaikan aspirasi para buruh ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Menkes dan Menkeu serta Komisi IX DPR RI terkait dengan kebijakan BPJS. YAS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger