' Setiap Anak Harus Punya Identitas Akta Kelahiran - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Setiap Anak Harus Punya Identitas Akta Kelahiran

Setiap Anak Harus Punya Identitas Akta Kelahiran

Written By dodi on Tuesday, October 9, 2012 | 7:00 AM


DEPOK (LJ) - Kepala Pengadilan Negeri (PN) Depok, Prim Karyadi mengatakan, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Depok, ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami tentang akta kelahiran.

"Sesuai dengan UU No 3 tahun 1997, pasal 2 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak yang lahir di Negara Republik Indonesia, berhak untuk diberikan identitas oleh orang tuanya secara legal Identitas. Hal itu dapat dituangkan dalam akta kelahiran yang di keluarkan oleh Instansi terkait," ungkap Prim kepada LINGKAR JABAR, usai melakukan simulasi sidang peradilan akta kelahiran.

Kegiatan yang dilakukannya ini, dihadiri oleh Asisten Daerah Sayid Cholid, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. Mulyanto, kepala Pengadilan Negeri Prim Karyadi, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok, Syafrizal SH, para Kasi  Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan se-kota Depok, dan OPD. Di Aula Balaikota Depok, kemarin.

Diingatkannya bahwa seorang anak harus mempunyai legal Identitas, dan dilarang menghilangkan hak asal-usul. Hal itu dapat sangsi pidana sesuai UU, dan hukum yang berlaku. Selain itu setiap adopsi seorang anak harus ada surat pengesahan dari pengadilan dan dibuat akta kelahiran.

"Nantinya sebagai alat bukti sah dan kuat untuk urusan hak waris, menikah, sekolah, kematian, perbankan, dalam mengetahui akan asal-usul tersebut. Untuk itu diharapkan warga masyarakat dan petugas dalam mengurus dan memeriksa data administrasi berkas kelahiran harus teliti, dan cermat, sebab akan berimplikasi hukum yang berat manakala terjadi kesalahan dan menyimpang dari ketentuan yang ada," ujarnya.                                                                                                           Kepala Disdukcapil Mulyanto bahwa adanya SK bersama Pemkot Depok dan Pengadilan Negeri No.32/huk/tahun 2012, dan No.WII.U21/2238/UM.01.10/IX/2012. Hal itu untuk merealisasikan dan mendekatkan pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat. "Sesuai kategori yang ditetapkan akan dibelakukan sangsi denda terhadap yang terlambat. hingga kini pencapaian perolehan dari denda keterlambatan mengurus Akta Kelahiran telah mencapai 1,2 milyar," tuturnya.                                                                                        
Sementara itu, Kepala bagian hukum setda Kota Depok, Syafrizal, SH. Acara ini guna mensosialisasikan pada petugas Kelurahan, Kecamatan tentang UU 23 tahun 2006, Perda kependudukan, dan administrasi kependudukan. Hal ini tahap awal dimulai nya pelaksanaan percepatan pelayanan penertibanan akta kelahiran. MOU ataupun adanya SK bersama itu untuk mempermudah dalam persidangan. "Dengan adanya Sk tersebut maka pelaksanaan sidang akta kelahiran lebih cepat menjadi 1 hari sebelumnya 6 minggu. Sidang dilakukan di Kelurahan, Kecamatan, Disdukcapil diselenggarakan secara kolektif dengan instansi terkait lainnya," pungkasnya. TYS/HRS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger