' Peran Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Pendistribusian Dokter Gigi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Peran Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Pendistribusian Dokter Gigi

Peran Pemerintah Daerah Diperlukan untuk Pendistribusian Dokter Gigi

Written By dodi on Tuesday, October 9, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Pendistribusian dokter gigi di sejumlah daerah di Indonesia bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat. Terkait dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah (Pemda) idealnya harus turut berperan dengan pro aktif mengusulkan penambahan tenaga dokter gigi di daerahnya dan bahkan turut mengalokasikan anggaran untuk mendukung distribusinya.

"Meski yang mempunyai wewenang untuk mendistribusikan dokter adalah pemerintah pusat, namun dalam hal ini peran pemerintah daerah juga diperlukan. Pasalnya, disetiap daerah terdapat otonomi daerah," kata Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Eky S Soria Soemanti kepada wartawan di sela-sela acara 'Bulan Kegiatan Gigi Nasional 2012' di Gedung Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Padjajaran (Unpad), Kota Bandung, Senin (8/10).

Eky mengatakan, selain itu tidak ada aturan yang jelas soal pengaturan pendistribusian tenaga kesehatan, masalah jaminan kesejahteraan bagi dokter yang berpraktek di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor penghambat. "Maka, kami berharap Undang-undang Pendidikan kedokteran segera diterbitkan untuk mengatasi permasalahan ini," ujar Eky yang juga menjabat sebagai Dekan FKG Unpad.

Selain membahas pendistribusian tenaga kesehatan, lanjutnya, dalam undang-undang nanti juga terdapat tentang tata kelola dan pelayanan kesehatan. Sebelum adanya permasalahan distribusi, dahulu, dokter gigi harus melakukan wajib kerja sarjana (WKS). Maksud dari WKS ini, yakni seorang lulusan dokter atau dokter gigi wajib bekerja di daerah yang telah ditentukan.

"Namun peraturan itu sekarang telah dihilangkan, dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga berdampak, banyak para dokter atau spesialis gigi memilih kota-kota besar, dengan alasan fasilitas lebih lengkap serta gaji memadai," ujarnya sambil menambahkan dokter gigi banyak dokter gigi yang menumpuk di kota-kota besar sehingga mengakibatkan penyebaran ke daerah-daerah tidak merata.

"Setidaknya dari jumlah dokter gigi di Indonesia yang mencapai 22 ribu lebih, kebanyakan menumpuk di kota-kota besar. Sedangkan di daerah, relatif sangat minim," kata Eky. Idealnya, tambahnya, rasio antara dokter gigi dengan pasien berbanding 1:9. "Dengan jumlah tersebut dirasa cukup ideal, jika dibandingkan sekarang yang jumlahnya masih jauh dari itu untuk di sejumlah daerah," ujar Eky yang juga menjabat Dekan FKG Unpad.

Selama ini, lanjutnya, pendistribusian tenaga kesehatan (dokter) masih menjadi problem utama dalam bidang layanan kesehatan. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah merancang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan UU Perguruan Tinggi. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger