' Pemerintah Targetkan Seluruh Penduduk Terjangkau Jamkesmas di 2019 - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Pemerintah Targetkan Seluruh Penduduk Terjangkau Jamkesmas di 2019

Pemerintah Targetkan Seluruh Penduduk Terjangkau Jamkesmas di 2019

Written By dodi on Monday, October 15, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Gufron Mukti mengungkapkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun ini baru menjangkau 63% dari jumlah penduduk di Indonesia. Karenanya, pemerintah melalui Kemenkes akan berupaya untuk terus meningkatkan jumlah penduduk miskin untuk memperoleh layanan Jamkesmas.

"Sejauh ini Jamkesmas baru menjangkau 63% atau setara dengan 142 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah komitment untuk terus meningkatkannya," kata Ali Gufron saat ditemui wartawan di Kota Bandung, akhir pekan kemarin. Ali mengatakan hal itu juga mendorong penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 Januari 2014. ""BPJS diterapkan untuk menjamin biaya operasional kesehatan masyarakat," ujarnya.

Pemerintah, tambah Ali, saat ini sedang mempersiapkan implementasi Univeral Health Coverage (UHC) secara bertahap sesuai amanat UU No 40 tahun 2004. UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS. Diantaranya program jaminan sosial akan diselenggarakan dua BPJS, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu, Ali Gufron juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pada 2019 semua penduduk Indonesia sudah memiliki Jamkesmas melalui BPJS. "Tahun ini Jamkesmas baru mencapai 63%. Sedangkan pada 2019 pemerintah menargetkan semua penduduk Indonesia sudah mendapatkan Jamkesmas dengan tahapan 2014 mencapai 70%, 2017 sebanyak 90% dan 2019 kita ingin masyarakat mendapatkan semua (Jamkesmas)," katanya.

Ali mengatakan dengan memiliki Jamkesmas, maka tidak ada alasan ada penolakan-penolakan dari pihak penyelenggara kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Apalagi sampai ada pungutan. "Dengan menggunakan Jamkesmas, pihak rumah sakit tidak memungut biaya 1 senpun. Karena hal tersebut sudah dijamin dalam BPJS," ujarnya.

Sesuai rencana yang disepakati dalam BPJS, untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikenakan biaya Rp22.200 per orang per bulan. "PBI tersebut diperuntukkan untuk pekerja penerima upah. Sedangkan bagi masyarakat miskin iuran tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah," ujarnya seraya menambahkan iuran tersebut dilakukan supaya ke depan masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan secara serempak. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger