' Menjelang Habis Masa Jabatan DPRD Tentukan Waktu Penyampaian LKPJ Bupati - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Menjelang Habis Masa Jabatan DPRD Tentukan Waktu Penyampaian LKPJ Bupati

Menjelang Habis Masa Jabatan DPRD Tentukan Waktu Penyampaian LKPJ Bupati

Written By dodi on Friday, October 12, 2012 | 7:00 AM

KAB.PURWAKARTA (LJ) – Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta melalui rapat pimpinan (Rapim) telah menetapkan waktu penyampaian LKPJ (laporan kerja pertangungjawaban) bupati. Hal itu dilakukan kalangan wakil rakyat, untuk mengetahui raport kerja Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi selama lima tahun ini memimpin.

 “Bupati harus segera menyampaikan LKPJ lima tahunan, karena lima bulan lagi masa jabatannya akan berakhir dan dilakukan pelantikan kepala daerag baru (terpilih,red)," ungkap Ucok Ujang Wardi, Ketua DPRD Purwakarta kepada LINGKAR JABAR, kemarin,

Ucok mengatakan, sebelumnya DPRD maupun KPU masih memilih peraturan mana yang akan digunakan. Namun setelah dilaksanakan Rapim DPRD, disepakati untuk menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005, dimana lima bulan sebelum akhir masa jabatan kepala daerah harus sudah menyampaikan LKPJ lima tahunan tersebut.

Setelah ditetapkannya PP itu, sambung dia, maka tidak ada lagi yang harus ditanyakan peraturan mana yang akan digunakan dalam LKPJ lima tahunan bupati. Bahkan dalam Rapim DPRD, KPUD dan panwaslu diundang untuk menyamakan persepsi terkait penggunaan aturan tersebut.

 "Kalau PP itu nantinya yang akan digunakan sebagai acuan bahan penyampian kinerja bupati, kami yakin tidak akan ada lagi perdebatan terkait perturan yang akan digunakan," ujarnya.

Selain akan digunakan untuk aturan penyampian LPKJ, kata Ucok, telah disepakati juga dasar hukum pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sementara ini menggunakan PP Nomor 6 tahun 2005. Oleh sebab itu, hari ini (kemarin-Red) DPRD Purwakarta akan menyampaikan surat masa akhir jabatan bupati yang terhitung lima bulan kedepan. "Biasanya LKPJ lima tahunan bupati itu akan disampaikan kepada DPRD, kemudian diberikan penilaian dari berbagai aspek," paparnya.

Namun lanjut Ucok, pada LKPJ lima tahunan kali ini bupati menyampaikannya kepada Presiden langsung, dan penyampaiannya tetap dilakukan di DPRD. Akantetapi tidak akan diberi penilaian. Sedangkan untuk penyempaian LKPJ sendiri, akan dibentuk panitia khusus (pansus) yang akan mengawal kelengkapan LKPJ kepala daerah.

Dengan demikian, tidak ada lagi multitafsir terkait peraturan daerah dan KPU. Karena yang dilaksanakan KPU itu sah, dan menjadi sandaran hukum. YAS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger