' KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di Lembaga Pendidikan Polri - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di Lembaga Pendidikan Polri

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi di Lembaga Pendidikan Polri

Written By dodi on Monday, October 1, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Ditengah panasnya hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul terkuaknya kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri, lembaga pemerhati kinerja Polri--Indonesia Police Watch (IPW)--merilis kabar tentang dugaan tiga kasus korupsi dan hibah bernilai ratusan miliar Rupiah di lingkungan lembaga pendidikan Polri.

IPW menyebutkan temuan pihaknya, yaitu dugaan korupsi di lingkungan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang-Bandung, Jawa Barat, dan kasus hibah di Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang serta kasus hibah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Atas hal itu, IPW pun mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan menuntaskan dugaan tiga kasus korupsi tersebut.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane, menyatakan, diperlukan upaya serius dan khusus untuk mengungkap kasus ini. “Untuk itu KPK perlu menyadap telepon seluler para pejabat kepolisian, terutama yang terlibat di dalam kasus ini. IPW juga sudah melaporkan kasus ini ke KPK belum lama ini,” papar Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima LINGKAR JABAR di Bogor, Minggu (30/9).

Dia menjelaskan, dugaan korupsi di kawasan Sespim Lembang menyangkut pembangunan gedung Disaster Recovery Centre (DRC) senilai Rp 139 miliar yang merupakan proyek Divisi Teknologi Informasi (TI) dan Asisten Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polri di Sespim Lembang. "Bangunannya tiga lantai seharga Rp 14 miliar dan IT-nya Rp 125 miliar. Biaya ini dinilai terlalu besar dan diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga," terangnya.

Selain itu, gedung DRC seharusnya dibangun di daerah bebas gempa. Bukan malah di daerah rawan gempa. Namun, terlepas dari semua kejanggalan yang ada, dalam pandangan Neta, kepolisian sebenarnya belum perlu membangun DRC. “Akibat berbagai kejanggalan itu sampai saat ini Kapolri belum mau meresmikan proyek yang sudah selesai tahun 2011 tersebut,” ungkapnya.

Neta menduga ada korupsi terstruktur dalam pengerjaan proyek DRC. Untuk itu Polri, DPR, BPK, dan KPK harus mengusutnya. Ironisnya, kata Neta, semua malah diam. Selain kasus dugaan korupsi di Lembang, ujar Neta, KPK juga perlu mengusut rencana pembangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yang menggunakan dana hampir Rp 60 miliar. Dalam proyek ini, KPK harus mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yang menyumbang karena sumbangan itu disebut-sebut sebagai hibah dan hingga kini proyeknya tidak berjalan.

“Kasus hibah juga terjadi di PTIK. Seorang pengusaha berinisial SU memberi hibah Rp7 miliar untuk memperbaiki lapangan lari di PTIK. KPK harus mengusutnya. Apakah hibah ini kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang, yang jelas hingga kini kasus SU tidak kunjung ke pengadilan. Jika kasus ini terjadi tentu bertolak belakang dengan PIN Anti KKN yang digunakan anggota Polri,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan atau tanggapan resmi dari Mabes Polri. Namun bisa dipastikan, dengan temuan IPW ini pihak Mabes Polri akan semakin terpukul lantaran mereka saat ini belum lama ditampar akibat terbongkarnya kasus korupsi di Korlantas Polri yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat di ranah publik. ALI


Ind Police Watch (IPW)mendesak KPK mengusut dugaan tiga kasus korupsi dan hibah yg total jumlahnya ratusan milyar yg terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Polri. Ketiga ksus tsb adalh dugaan korupsi di kawasan Sespim Lembang dan ksus hibah di Akpol dan PTIK.

Kasus di Lembang menyangkut pembangunan gedung DRC (Disaster Recovery Centre) seharga 139 M yg mrupakan proyek Div TI dan Assten Sarpras Polri di Sespim Lembang. Bangunannya 3 lantai sharga Rp 14 Miliar dan IT nya Rp 125 Miliar. Biaya ini dinilai trlalu besar dan diduga terjadi mark up.

Selain itu, gedung DRC sehrusnya dibangun didaerah bebas gempa. Polri sendiri sbenarnya blm perlu membangun DRC. Tapi yg trjadi DRC di bangun di halaman dalam Sespim yg rawan gempa karena bagian dari kawasan cesar Lembang. Akibat brbgai kejanggalan itu sampai saat ini Kapolri  belum mau meresmikan proyek yg sdh selesai thn 2011 tsb.

Diduga proyek DRC adlh korupsi terstruktur, untuk itu Polri, DPR, BPK, dan KPK hrs mengusutnya. Tapi kenapa semua malah diam. Selain itu KPK perlu mengusut rencana pmbangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yg menggunakan dana hampir Rp 60 Miliar yg dimintakan dari beberpa pengusaha. KPK hrs mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yg menyumbang karena sumbangan itu disebut2 sbg hibah dan hingga kini proyeknya tdk berjalan.

Ksus hibah juga terjadi di PTIK. Seorang pengusaha berinisial SU membri hibah Rp 7Miliar untuk memperbaiki lapangan lari di PTIK. KPK hrs mengusutnya, apkah hibah ini kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang, yg jelas hingga kini kasus SU tdk kunjung ke pengadilan. Jika kasus ini terjadi tentu bertolak belakang dgn PIN Anti KKN yg digunakan anggota Polri.

Untuk itu KPK perlu menyadap HP para pejabat kepolisian, terutama yg terlibat di dlm kasus ini. IPW juga sdh melaporkan ksus ini ke KPK.

Salam
Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch
Sent from BlackBerry® on 3
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger