' KPK Dalami LHP BPK, Kasus Hambalang Mengerucut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » KPK Dalami LHP BPK, Kasus Hambalang Mengerucut

KPK Dalami LHP BPK, Kasus Hambalang Mengerucut

Written By dodi on Monday, October 22, 2012 | 7:00 AM



KAB.BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atau audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap proyek pembangunan sport center Hambalang, Kabupaten Bogor-Jawa Barat, bisa menjadi acuan dalam mengusut kasus yang diduga telah menguras keuangan negara senilai Rp 186,918 miliar. Namun demikian, LHP BPK itu bukanlah satu-satunya rujukan KPK, sebab penyidik KPK kini juga tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang melibatkan sejumlah nama penting di negeri ini.

"Audit BPK itu penting untuk KPK menelusuri lebih jauh proyek Hambalang. Audit itu tetap menjadi acuan, tetapi tidak mutlak" kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P, kepada wartawan, Senin (22/10). Namun, Johan Budi menegaskan, laporan BPK itu tidak mutlak menjadi rujukan. Sebab KPK sendiri sudah dan sedang mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus Hambalang. Tersangka pertama penyidikan adalah Deddy Kusnidar, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Menurut Johan Budi, dalam menelusuri apakah telah terjadi tindak pidana korupsi di proyek Hambalang, KPK tetap berpatok dari dua alat bukti yang cukup yang berhasil dihimpun tim penyidik. "Kalau di KPK apakah dalam proses penyelidikan itu ada dua alat bukti yang cukup atau tidak," terang Johan Budi seraya menambahkan bahwa sejumlah pihak yang tercantum dalam hasil audit BPK tidak berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan Hambalang. 
"Ada nama seseorang apa tidak, tidak berkorelasi dalam penyelidikan dan penyidikan. Nama orang per orang dalam audit itu dalam konteks audit BPK, bukan penyelidikan KPK," terangnya. Namun, Johan Budi, menyatakan KPK tidak mungkin menutup mata pada nama-nama yang sudah disebutkan BPK. "Hasil audit tentu penting apa bisa petunjuk, pelengkap penyelidikan, dan penyidikan," pungkasnya.
Tujuh Indikasi Penyimpangan
Sementara itu, awal pekan ini beredar dokumen LHP BPK kasus Hambalang. Disebutkan dalam dokumen itu, BPK menemukan tujuh indikasi penyimpangan terhadap undang-undang dan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 186,918 miliar dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak dan proses lelang yang dilakukan berbagai pihak dalam mega proyek tersebut.
Pertama, izin penetapan lokasi, izin site plan, dan IMB diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor, meskipun Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) belum atau tidak melakukan studi amdal terhadap proyek P3SON.  Kedua, surat pemberian Hak Pakai bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), meskipun salah satu persyaratan, yakni Surat Pelepasan Hak dari H Probosutejo selaku pemegang hak sebelumnya, diduga palsu.
Selain itu, surat pernyataan Sesmenpora yang menyatakan, pengadaan lahan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara berdasarkan LHP BPK RI tidak sesuai kenyataan. Subtansi bahwa, pengadaan lahan dimaksud tidak terjadi kerugian negara, ternyata tidak pernah dimuat dalam LHP BPK RI dimaksud.
Ketiga, persyaratan memperoleh kontrak jamak tidak terpenuhi, yakni surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, pendapat teknis dalam PMK 56/2010 tidak ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran.
Kemudian, volume keluaran RKA-KL revisi menurun dari volume RKA-KL sebelum revisi, yakni dari semula 108.553 meter persegi menjadi 100.398 meter persegi, disajikan seolah-olah naik dari semula 108.553 meter persegi menjadi 121.097 meter persegi, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 menunjukan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran pada saat kontrak tahun jamak disetujui, dan pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan usulan revisi RKA-KL Kemenpora 2010 didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar.
Keempat, penetapan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 untuk pekerjaan konstruksi Hambalang tidak diberi tanda bintang, meskipun persyaratannya, yakni TOR belum dibuat oleh Kemenpora. Kelima, dalam proses pelelangan konsturksi, terdapat indikasi penyimpangan, yakni pemenang lelang konstruksi ditetapkan oleh pihak yang tidak berwenang tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora dan adanya rekayasa proses pelelangan pekerjaan konstuksi.
Keenam, penetapan lelang konstruksi oleh Sesmenpora tanpa ada pelimpahan wewenang dari Menpora yang berwenang menetapkan. Dan, ketujuh, pencairan anggaran dilakuan melalui SPM, meskipun SPP dan bukti pertanggungjawaban belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. CPS/BSR

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger