' Gubernur Jabar Berhentikan Sementara Sistem Outsourcing di Jabar - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Gubernur Jabar Berhentikan Sementara Sistem Outsourcing di Jabar

Gubernur Jabar Berhentikan Sementara Sistem Outsourcing di Jabar

Written By dodi on Thursday, October 4, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan janjinya untuk membela kepentingan kaum buruh saat menghadapi langsung ribuan buruh atau pekerja yang berunjukrasa di depan pintu gerbang Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/10) siang. Heryawan berorasi di atas truk bak terbuka di hadapan para buruh yang berunjukrasa menuntut hak-haknya.

Dalam kesempatan itu Heryawan membacakan surat edaran Gubernur Jabar kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat tentang pemberlakuan moratorium sistem kerja kontrak atau outsourcing di Jawa Barat. "Terhitung hari ini Rabu 3 Oktober 2012, saya mengeluarkan surat edaran tentang pemberlakuan moratorium sistem kerja outsourcing di Jawa Barat," kata Heryawan di hadapan para buruh.

Menurut Gubernur, moratorium atau pemberhentian sementara sistem kerja outsourcing ini diberlakukan untuk izin baru outsourcing. Artinya, sistem outsourcing yang telah berlaku silakan berjalan. Namun untuk izin baru terhitung hari ini tidak akan diberikan hingga ada kepastian hukum terkait gugatan buruh ke Mahkamah Konstitusi tentang sistem outsourcing.

Di lain pihak, Komisi A DPRD Jabar secara tegas mendukung langkah Gubernur Ahmad Heryawan yang memberlakukan moratorium outsourcing. Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak memberatkan pengusaha atau investor. "Kebijakan tersebut adalah kebijakan populis dan pro buruh. Moratorium outsourcing ini kebijakan yang pro rakyat dan DPRD pasti mendukung. Hanya, yang harus diperhatikan adalah jangan memberatkan pengusaha atau investor," ujar anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah.

Menurut Deden yang berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), selama ini ada penafsiran yang salah bahwa outsourcing berlaku untuk semua bagian. Padahal hanya bagian-bagian tertentu yang bukan pada pokok pekerjaan bisa memakai pekerja outsourcing, seperti security dan office boy. "Kualitas SDM (sumber daya manusia) harus ditingkatkan, dan itu harus menjadi bagian tupoksi Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang benahi dulu saja," tegasnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha di Jabar mendukung adanya moratorium yang dikeluarkan Gubernur Ahmad Heryawan terkait pembatasan jumlah perusahaan penyedia jasa outsourcing. Meski begitu, pengusaha meminta agar peraturan baru tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan lama. "Pada dasarnya, kalangan pengusaha akan selalu mendukung setiap kebijakan. Namun jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya," ujar Ketua Apindo Jabar Deddy Widjaya saat dikonfirmasi wartawan.

Menurutnya, moratorium bisa mencegah dan mengendalikan pertumbuhan perusahaan penyedia jasa outsourcing. Komposisi pekerja outsourcing di Jabar diperkirakan sekitar 30% dari total buruh yang mencapai 7 juta orang. "Kalau terlalu perusahaan outsourcing terlalu banyak maka pengawasannya akan sulit," katanya.

Sementara itu, kalangan pengusaha meminta buruh tidak terlalu sering melakukan aksi demonstrasi serta tidak diwarnai aksi anarkistis. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga iklim investasi di Jabar yang sedang tumbuh. "Buruh jangan terlalu sering demo. Sebab, pengusaha dan buruh akan sama-sama merugi," pungkasnya. FER/HER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger