' Dunia Usaha Butuh Kepastian Hukum - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Dunia Usaha Butuh Kepastian Hukum

Dunia Usaha Butuh Kepastian Hukum

Written By dodi on Wednesday, October 10, 2012 | 7:00 AM

BANDUNG(LJ)- Dunia Usaha di Jawa Barat telah berperan sangat baik, yaitu terbukti dapat menghadirkan 85 % terhadap PDRB termasuk di Jawa Barat. Dari 85 % PDRB tersebut yang tertinggi dihasilkan dari tingkat konsumsi. Konsumsi yang tinggi itu, diartikan meningkatnya tingkat kesejahtetraan masyarakat, yang juga diartikan adanya peningkatan daya beli. 
 
"Dunia usaha itu sebenarnya memerlukan dua hal, Pertama, kepastian hukum dan kedua rasa aman. Apabila keduanya tercipta, maka dunia usaha bergerak dengan sendirinya. Pengusaha itu pintar-pintar, tanpa kita menghantarkan untuk memperoleh kegiatanpun mereka dapat berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperlancar kegiatan dunia usaha. Demikian dikemukakan Gubernur Ahmad Heryawan saat meresmikan dimulainya pembangunan Gedung Kadin dan PHRI Jawa Barat di Jl. Sukabumi Kota Bandung,Selasa (9/10).
 
Menurut Gubernur, di berbagai negara  maju, jumlah pengusaha kelas menengah dan kelas atas telah berada pada kisaran di atas 4 % dari populasi penduduk produktif. Contohnya, untuk Amerika mencapai 14 %, Malaysia 4 %, Singapura 8 %, sedangkan Indonesia baru  akan mencapai 0,8 %".
 
"Melihat data di atas, maka jumlah pengusaha di Indonesia masih sangat kurang, dan untuk hal tersebut, saya menghimbau kepada Kadin Jawa Barat untuk terus menumbuhkan jiwa kewirausahawan baru di Jawa Barat," demikian gubernur.
 
Wali Kota Bandung, Dada Rosada menyambut baik dibangunnya gedung Kadin dan PHRI Jabar. Menurutnya, lokasi sudah tepat karena berada di kawasan jasa.

Dada pun berharap gedung Kadin dan PHRI Jabar bukan sekadar tempat berkumpul anggota kedua organisasi itu, tapi sebagai simbol majunya perekonomian di Jabar. "Dapat mendorong perekonomian masyarakat juga sebagai simbol bangunan ramah lingkungan," ujar Dada.
  
Wali Kota mengatakan, pembangunan gedung harus disertai sumur resapan, penanaman pohon, sarana peribadatan, dan bebas emisi buang. "Bangunan ini harus jadi contoh gedung ramah lingkungan bagi yang lain," katanya.
  
Pembangunan Gedung Kadin dan PHRI Jawa Barat terletak di Jl. Sukabumi seluas 1400 meter persegi dan merupakan HGB dari Walikota Bandung. Menurut rencana di atas tanah tersebut akan dibuat bangunan enam lantai dengan biaya khususnya bangunan untuk Kadin direncanakan sebesar Rp8 Miliar. Dari dana tersebut, Rp 3 Miliar bantuan dari pemprov. Jabar. Sedangkan untuk pembangunan gedung PHRI, gubernur menyumbang dana sebesar Rp 1,5 Miliar.
  
Gubernur, Walikota Bandung, Ketua DPRD Jabar dan ketua Kadin serta PHRI Jabar berkenan meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan. Kemudian dilanjutkan penanaman pohon sebagai syarat untuk penghijauan Kota Bandung.(FER/HER)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger