' Diskriminasi Terhadap Pasien Miskin Harus Segera Disikapi Pemerintah - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Diskriminasi Terhadap Pasien Miskin Harus Segera Disikapi Pemerintah

Diskriminasi Terhadap Pasien Miskin Harus Segera Disikapi Pemerintah

Written By dodi on Monday, October 1, 2012 | 7:00 AM


BOGOR - Pasien miskin dan pengguna jaminan kesehatan sosial semacam Jamkesmas dan Jamkesda hingga kini tetap diam sekalipun terus-menerus mengalami diskriminasi layanan di berbagai rumah sakit yang menjadi partner atau mitra program Jamkesmas atau Jamkesda. Mereka pun terpaksa menerima ketidakadilan itu akibat tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai warga yang memperoleh kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

”Orientasi profit rumah sakit membuat pasien yang mampu membayar mendapat layanan lebih berkualitas daripada pasien miskin, itu faktanya yang tak pernah bisa ditutup-tutupi. Namun pasien miskin hanya bisa menerima pasrah tanpa bisa memprotes,” kata Dosen Politik dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, kepada sejumlah wartawan, belum lama ini.

Menurut hasil penelitian sejumlah pihak, diskriminasi dilakukan semua petugas rumah sakit, mulai dokter hingga petugas kebersihan, dan terjadi sejak pendaftaran pasien hingga pelaksanaan operasi. Di loket pendaftaran, pasien dengan jaminan kesehatan sosial akan dilayani terakhir meski mereka datang lebih awal. Jumlah loket bagi mereka lebih sedikit.

Saat meminta informasi layanan, pasien miskin sering dipingpong. Informasi dari perawat dan dokter tentang kesehatan pasien sering berbeda. Selain itu, pelayanan, tutur kata, dan sikap perawat, dokter, hingga petugas kebersihan lebih baik kepada pasien di kelas lebih tinggi. ”Kebijakan rumah sakit, gaji yang tak seimbang dengan beban, perbedaan status sosial pemberi layanan dan pasien memicu terjadinya diskriminasi,” ujarnya.

Di lain pihak, Ketua Umum LSM For Public Rico Pasaribu mengungkapkan keprihatinannya, sebab diskriminasi layanan publik masih terjadi di mana-mana, termasuk rumah sakit besar yang mengantongi berbagai penghargaan. "Pembedaan layanan antarkelas perawatan rumah sakit umum sulit dihindari, tapi seharusnya tak mencolok,” ujar Rico seraya meminta pemerintah membuat kebijakan yang bisa meminimalisir diskriminasi pelayan pasien di rumah sakit.

Dia pun mengingatkan penyelenggara layanan publik, termasuk rumah sakit, terikat UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Ada prinsip dan standar layanan yang harus dipatuhi. Untuk meningkatkan layanan publik, peningkatan kesejahteraan petugas, subsidi silang antarkelas perawatan, pembiayaan pemerintah yang memadai, serta pendidikan hak dan kewajiban pasien harus dilakukan seiring. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger