' Dana Jamkesda Kabupaten Bogor Dipersoalkan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Dana Jamkesda Kabupaten Bogor Dipersoalkan

Dana Jamkesda Kabupaten Bogor Dipersoalkan

Written By dodi on Tuesday, October 2, 2012 | 7:00 AM

KAB.BOGOR - Pengelolaan dana dan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bogor dinilai tak beres alias bermasalah. Pasalnya, selama ini Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat tak pernah transparan soal data jumlah warga peserta Jamkesda dan rincian tagihan biaya yang diklaim rumah sakit rujukan Jamkesda. Bahkan, tak hanya elemen masyarakat seperti LSM dan ormas saja yang kesulitan mengakses, anggota DPRD setempat pun tak bisa mendapat data terkait Jamkesda secara detil.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kab.Bogor Husnul Chotimah menyebutkan dirinya mengalami kesulitan untuk mengakses data Jamkesda secara rinci dari pihak Dinkes. "Saya belum lama ini pernah meminta data Jamkesda ke Dinkes, komunikasinya sih baik. Tapi saya hanya diberikan data global saja, tidak secara rinci. Itupun tidak lengkap, padahal saya minta data program ini sejak 2010 sampai 2012 ini. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa tidak kasih data lengkap?" kata Husnul kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bogor, Sumarli, mengakui bahwa memang ada 'sesuatu' dalam pelaksanaan program Jamkesda. Dikatakannya, selama ini pihak Dinkes Kabupaten Bogor tidak pernah transparan jika diminta untuk membeberkan data tentang pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat tak mampu tersebut.

"Jika memang Dinkes mengklaim pelaksanannya sudah benar, tetapi kenapa banyak laporan dan informasi yang masuk ke Dewan tentang warga yang ditolak rumah sakit rujukan Jamkesda. Dan Komisi D pernah meminta data rinci pengelolaan dana Jamkesda, tetapi pihak Dinkes tak pernah memberikannya. Saya kok merasa ada sesuatu yang kurang beres terkait Jamkesda ini," kata Sumarli kepada LINGKARJABAR, baru-baru ini.

Sumarli juga mempersoalkan kebijakan Pemkab Bogor dalam  pelaksanaan program Jamkesda yang masih menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini PT.Askes (Asuransi Kesehatan). Pasalnya, persoalan-persoalan yang muncul di dalam pelaksanannya, ternyata lebih sering diakibatkan tindakan dan kebijakan PT.Askes yang kurang berpihak kepada pasien miskin.

"Saya pikir akan lebih baik jika Pemkab Bogor menyerahkan dana Jamkesda ini kepada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesehatan di Kecamatan, tidak lagi melibatkan pihak ketiga. Kan data jumlah penduduk miskin yang berhak menerima Jamkesda lebih akurat di kecamatan, dan saat dibutuhkan UPTD itu bisa langsung mengeluarkan dananya untuk kebutuhan berobat pasien Jamkesda," ujar politisi PKS ini.

Di lain pihak, Ketua Umum LSM Komite Pemantau Aset dan Keuangan Negara (KompasKN) Timbul Gultom, mendesak kepada Dinkes Kab.Bogor untuk membeberkan data pengelolaan dana Jamkesda dan pelaksanaannya di lapangan, baik kepada Dewan maupun elemen masyarakat. Sebab jika tertutup , tambah Gultom, KompasKN mensinyalir adanya ketidakberesan dalam program Jamkesda tersebut.

"Kami menduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana Jamkesda ini. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, maka sudah semestinya Pemkab Bogor melalui Dinkes membeberkan data rincian pemakaian dana tersebut. Misalnya berapa jumlah pasien Jamkesda yang berobat, lalu berapa besar biaya pengobatan pasien dan bagaimana mekanisme pembayarannya? Publik kan perlu tahu, jadi harus disosialisasikan, bisa melalui media massa atau kepada Dewan," ujarnya.

Atas dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan dana Jamkesda tersebut, tegas Timbul, KompasKN kini tengah melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi penting terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan program Jamkesda. "Motivasi kami tak lain adalah kami ingin program yang tahun ini menelan anggaran Rp 77 miliar ini bisa tepat sasaran atau dirasakan warga miskin," imbuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Dinkes Kabupaten Bogor Tri Wahyu Harini, hingga berita ini diturunkan tak bisa dihubungi untuk dikonfirmasi tentang persoalan Jamkesda.
Namun sekedar informasi, tahun ini Pemkab Bogor mengalokasikan dana Jamkesda sebesar Rp77 miliar. Anggaran ini meningkat dari anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 56 miliar.

Di Kabupaten Bogor sendiri, kebijakan untuk Jamkesdadibagi menjadi 2 bagian besar. Dimana penerima jamkesda diberikan kartu yang disebut Jamkesda Silver dan Jamkesda Gold. Untuk pemegang kartu silver dirawat di kelas II sedangkan gold di Kelas III. Ada dua jenis kartu jamkesda. Kalau yang gold untuk gakin, sedangkan silver untuk orang yang telah berjasa kepada Kabupaten Bogor, diantaranya guru honorer, guru ngaji, kader PKK, kader KB, kader posyandu, Ketua RT/RW dan linmas. DED/BSR
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger