' Bupati Purwakarta Tolak Penanganan Tawuran Masuk APBD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Bupati Purwakarta Tolak Penanganan Tawuran Masuk APBD

Bupati Purwakarta Tolak Penanganan Tawuran Masuk APBD

Written By dodi on Monday, October 15, 2012 | 7:00 AM


KAB.PURWAKARTA (LJ)– Rencana DPRD Kabupaten Purwakarta yang akan mengaloksikan anggaran penanganan tawuran kedalam APBD mendapat penolakan dari bupati. Alasan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, dikhawatirkan setiap permasalahan yang terjadi, nantinya akan menjadi proyek (usulan) dalam APBD Kabupaten Purwakarta.

 “Saya tidak setuju kalau penanganan tawuran harus dianggarkan dalam APBD. Jangan sampai nantinya setiap apa-apa dusulkan, seperti proyek saja,” tegas bupati kepada LINGKAR JABAR, akhir pekan lalu di gedung DPRD.

Ia mengatakan, untuk mengatasi aksi tawuran pelajar tidak harus dengan mengajukan anggaran, namun lebih memprioritaskan kepada penerapan jadwal sekolah, penambahan materi sekolah dan seragam sekolah. Jika setiap sekolah melaksanakan kebijakan tersebut, bupati menjamin tidak akan ada aksi tawuran antar pelajar di Purwakarta.

Jika jadwal di sekolah diterapkan hanya lima hari, sampai hari Jum’at, sambung dia, dan waktunya lebih diperpanjang hingga sore, maka tidak akan ada waktu untuk tawuran. Apalagi pelajaran budi pekerti dan pelajaran agamanya lebih ditingkatkan disetiap sekolah.

 "Kalau saya perhatikan, aksi tawuran itu berlangsung setiap hari Sabtu," ujarnya.

Selain pelajaran budi pekerti dan setiap siswa diwajibkan bisa membaca menulis al-qur’an (BTQ), lanjut Dedi, maka setiap siswa akan menyadari dan paham betul bahwa tawuran itu tidak manfaat bahkan, dapat merugikan diri sendiri serta orang lain. "Apalagi setiap siswa diwajibkan menghapal al-quran, maka akan menekan kenakalan pelajar tersebut," jelasnya.

Disamping jadwal sekolah hingga hari Jumat dan penambahan jam pelajaran hingga sore hari, seragam khas sekolah termasuk lokasi sekolah (bet) juga harus dihilangkan. Dengan demikian, setiap siswa SMA atau SMK di Purwakarta seragamnya sama.

 "Jika masih saja terjadi aksi tawuran itu berarti salahnya guru," paparnya.

Dedi menjelaskan, kenapa harus menyalahkan guru atau para pendidik bila masih terjadi aksi tawuran, karena mereka dinilai tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi itu semua. Karenanya, Dedi menekankan tidak usah ada usulan anggaran untuk penanganan tawuran, sebab tidak menginginkan setiap permasalahan yang muncul seperti tawuran, harus dianggarkan dalam APBD.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ucok Ujang wardi menyatakan, jika Komisi IV mengusulkan anggaran untuk penangan tawuran, itu sah-sah saja. Toh yang akan dianggarkan itu uangnya rakyat, dan dikembalikan kepada rakyat juga.

 "Jika bupati menolak anggaran penanganan tawuran dialoksikan kedalam APBD, maka saya tidak sependapat. Untuk itu, DPRD akan membahasnya dengan Pemkab Purwakarta," ujarnya.

Menyoal kekhawatiran usulan tersebut dijadikan proyek, Ucok dengan tegas menampik kekhawatiran tersebut. Menurutnya, jika nanti dibentuk Satgas Bersama atau pelajar untuk penangan tawuran, jelas akan membutuhkan anggaran. YAS

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger