' Bupati Cianjur Tidak Tahu Soal Aturan Kepegawaian - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Bupati Cianjur Tidak Tahu Soal Aturan Kepegawaian

Bupati Cianjur Tidak Tahu Soal Aturan Kepegawaian

Written By dodi on Wednesday, October 17, 2012 | 7:00 AM


CIANJUR, (LJ) - Terkait alasan Pemkab Cianjur masih mempertahankan status dua pejabat Cianjur yaitu Edi Iryana sebagai Kepala Dinas Tataruang dan Pemukiman, serta Heri Khaeruman Kepala Bagian Rumah Tangga. Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh (TMS) mengaku jika dirinya tidak mengetahui soal aturan kepegawaian.

Padahal keduanya telah dijadikan tersangka bahkan sudah di tahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi biaya kegiatan bupati tahun 2007 - 2010 senilai Rp 6 miliar.

Bila mengacu pada Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian  yaitu pada  pasal 24 disebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan pemberhentian sementara.

“Tanyakan saja pada BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah)-Red, soal penilaian itukan kewenangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan-Red). Bupati itu tidak hapal soal undang-undang tesebut, karena menyangkut persoalan teknis, kan Ketua Baperjakat itu sekda. Dalam kaitan ini bupati hanya melakukan tandatangan saja. Jadi sebaiknya tanyakan saja pada BKPPD atau Baperjakat apa alasan Edi dan Heri masih dipertahankan,” ujar Tjetjep kepada wartawan, kemarin.

Namun saat ditanya apakah alasan kedua pejabat tersebut masih dipertahankan,terkait ini bupati enggan berkomentar lebih jauh. “Saya tidak hapal soal kasus itu, lagian sekarang ini kan sedang dalam persidangan,” tambahnya.

Pengakuan bupati tersebut sangat disayangkan berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Forum Mahasiswa Cianjur, Irhan Ari Muhamad. “Pernyataan bupati yang mengaku tidak tahu aturan tersebut, sangat membuat kami merasa miris sekaligus malu mempunyai bupati TMS. Padahal bupati berasal dari kalangan birokrat yang seharusnya familier dengan aturan kepegawaian,” ujar Irhan terpisah.

Menurut Irhan, sepertinya pengakuan bupati yang tidak tahu tentang aturan kepegawaian tersebut merupakan pengakuan yang jujur, maka pantas saja kalau bupati TMS diduga kerap menyalahi aturan seperti soal mutasi kepegawaian. "Bahkan bupati kita ini terindikasi korupsi," tandasnya. (RUS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger