' Anggota DPRD Kab. Garut Libatkan Istri Dalam Proyek APBD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Anggota DPRD Kab. Garut Libatkan Istri Dalam Proyek APBD

Anggota DPRD Kab. Garut Libatkan Istri Dalam Proyek APBD

Written By dodi on Friday, October 19, 2012 | 7:00 AM


GARUT (LJ) - Untuk menghindari Tindak Pidana Korupsi dan praktek KKN, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial. Dalam peraturan itu, dana Hibah Bantuan Sosial (Bansos) tidak boleh masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kendati demikian, meskipun sudah di tiadakannya Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial, berbagai cara dilakukan para Anggota DPRD Kabupaten Garut untuk menikmati Anggaran APBD Kabupaten Garut. Seperti halnya, adanya anggota DPRD Kabupaten Garut yang memiliki Perusahaan untuk melaksanakan Kegiatan pembangunan yang juga dananya titipannya sendiri. Bahkan perusahaannya dikepalai oleh Istri, saudara dan orang tua Anggota DPRD tersebut.

Berdasarkan Investigasi dan temuan di lapangan, LSM Forko Pusaka Kab. Garut menemukan adanya sejumlah kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh perusahaan yang direkturnya Istri dari Anggota DPRD. Padahal hal itu telah melanggar aturan sebagai Anggota DPRD, yang tugasnya sebagai pengawasan dan sosial kontrol.

"Kalau hal ini masih terus dilaksanakan dan dibiarkan, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi Tindak Pidana Korupsi. Soalnya mau melakukan pengawasan gimana, toh yang mengerjakan kegiatannya adalah Perusahaan yang di pimmpin oleh istrinya," ungkap Sekertaris Jendral Forko Pusaka Kabupaten Garut, Taufiq Akbar kepada LINGKAR JABAR, Kamis (18/10).

Diakuinya, Perusahaan tersebut juga melaksanakan kegiatan pembangunan dengan biaya yang mencapai Miliyaran Rupiah.

Sementara itu, H. Nardi, yang juga salah satu pengusaha di Kabupaten Garut saat di konfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, sangat keterlaluan jika hal ini sampai terjadi di Kabupaten Garut, pasalnya akan sangat merugikan buat para pengusaha yang kerap melaksanakan pembangunan di setiap SKPD.

"Hal ini sudah tidak bisa di biarkan dan mesti segera di laporkan ke Lembaga yang ada di DPRD, seperti Badan Kehormatan (BK). Karena sudah jelas telah melanggar aturan tugas dan fungsi anggota DPRD," katanya.

Ditempat terpisah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Garut merasa terkejut dan baru mengetahui adanya Anggota DPRD yang perusahaannya di pimpin istrinya sendiri dan melaksanakan seluruh kegiatan yang dibiayai APBD.

"Kalau memang betul terjadi demikian, itu jelas tidak boleh, soalnya sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Anggota DPRD. Jelas sudah melanggar aturan DPRD, yang tugasnya melakukan Pengawasan. Kami juga akan memanggil anggota DPRDnya dalam waktu dekat ini untuk dimintai keterangannya seputar hal itu," pungkasnya. (BDN/JUL)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger