' Ada Oknum Bermain Dibalik Tersendatnya Pembahasan APBD - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Ada Oknum Bermain Dibalik Tersendatnya Pembahasan APBD

Ada Oknum Bermain Dibalik Tersendatnya Pembahasan APBD

Written By dodi on Thursday, October 11, 2012 | 7:00 AM


SUBANG  (LJ)- Berlarut-larutnya pembahasan APBD Perubahan tahun 2012 memancing reaksi kecurigaan dari kalangan masyarakat, tak terkecuali dari internal DPRD Subang sendiri. Anggota DPRD Subang, Moch. Noorwibowo alias Bowo menuding ada
oknum tertentu yang turut campur tangan dan bermain sehingga pembahasannya berlarut-larut.

Menurutnya, upaya politisasi anggaran itu potensial membahayakan kelancaran pembangunan di Kabupaten Subang."Jelas ini ada politisasi anggaran dari oknum tertentu, mengenai siapa-siapanya (oknum tersebut—red) harus digugat oleh masyarakat. Ini politisasi yang sangat membahayakan dan harus diberantas, sebab akan menghambat dan menyebabkan stagnasi pembangunan di Kabupaten Subang. Politisasi itu tidak boleh dilakukan, karena APBD ini menyangkut kepentingan umum”, tandas Bowo—sapaan akrabnya, Rabu (10/10).

Bowo sendiri mengklaim bahwa pembahasan APBD Perubahan sudah dijalankan sesuai mekanisme prosedur yang berlaku dengan mengacu pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012. Berpijak pada Permendagri itu, lanjutnya, seharusnya pembahasan APBD Perubahan sudah rampung.

“Dalam membahas APBD, setiap tahunnya kita punya Permendagri sebagai pedoman. Dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 jelas semuanya sudah tercakup didalamnya, termasuk jadwal pembahasannya atau schedule-nya. Permendagri itu menjadi pedoman mereka. Harusnya hari ini (kemarin—red) sudah tuntas dan tidak lagi membahas APBD Perubahan 2012, melainkan justru harusnya sudah mulai melangkah ke pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2013,” beber politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, apa yang diperdebatkan dalam rapat tersebut hanya sekedar memperebutkan “pepesan kosong”. Mereka (para anggota dewan) tidak sadar bahwa pembahasan APBD Perubahan ini sudah melampaui batas waktu yang ditetapkan sesuai Permendagri itu. Dia juga menegaskan dalam pembahasan APBD Perubahan ini tidak ada mekanisme yang dilanggar. Karena itu, pihaknya mendesak
agar Jum’at besok (12/10), APBD Perubahan bisa segera disahkan.

“KUA-PPAS ini merupakan satu kesatuan sebagai plafon anggaran sementara. Ini sebagai dasar. Setelah itu selesai, baru menginjak ke RAPBD Perubahan. Namun sesungguhnya semua tahapan itu bisa dibahas secara bersama-sama. Karenanya saya minta hari Jum’at besok (12/10—red), rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan harus dilaksanakan. Tidak bisa diundur lagi. Kalau kejadiannya terus seperti ini jelas memalukan, lembaga ini citranya akan menjadi buruk di mata publik”, ucapnya.

Berbeda dengan Bowo, Ketua Koalisi LSM Barakataktak, Omay Komarudin justru berpendapat agar pembahasan APBD Perubahan dimulai lagi dari awal sesuai tahapan mekanisme yang berlaku. Sebab jika tidak dilakukan sesuai aturan, dikhawatirkan produk APBD Perubahan ini menjadi cacat hukum. Omay sendiri menilai pembahasan ini sudah jauh melenceng dari aturan yang ada,
karena ada sejumlah tahapan yang dilewati. Bahkan dia menuding berlarut-larutnya pembahasan akibat ada kepentingan politik dari pihak eksekutif Pemkab Subang.

“Nantinya dikhawatirkan produk APBD Perubahan ini cacat hukum kalau prosedurnya tidak ditempuh, terlebih ini kan menyangkut kepentingan masyarakat umum, sehingga pembahasannya harus benar-benar matang sesuai peraturan. Jadi, sebaiknya diulang lagi untuk dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan tahapan normatif. Kalaupun nantinya telat, tapi jika dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang ada ya tidak masalah”, jelasnya .

Dia yakin, masyarakat Subang tidak akan marah atas molornya pembahasan APBD selama prosesnya berjalan benar. “Kalau prosesnya saja sudah berjalan tidak benar, kita khawatir ini akan membuka peluang praktik korupsi dan mengakibatkan hilangnya fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap eksekutif”, ujarnya.

 Sementara itu Wakil Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang juga Kepala Bappeda Subang, Komir Bastaman membantah
jika molornya pembahasan APBD Perubahan akibat adanya tawar-menawar kepentingan antara eksekutif dengan legislatif.

Menurutnya, itu hanya dipicu oleh perbedaan persepsi dalam memandang proses pembahasan APBD Perubahan.“Setahu saya tidak ada tawar menawar politik antara eksekutif dengan legislatif terkait pembahasan APBD Perubahan yang berlarut-larut ini. Ini hanya perbedaan persepsi saja mengenai tahapan-tahapan pembahasan. Tapi kita berharap perbedaan persepsi ini segera ada titik temu dan cepat selesai. Dan memang harusnya perbedaan pandangan ini bisa diselesaikan.Sebab nantinya akan berlarut-larut dan mengganggu kelancaran program”, pungkas Komir. (ADE )

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger