' Wakil Walikota Bandung Tak Dilibatkan Bahas Bansos - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Wakil Walikota Bandung Tak Dilibatkan Bahas Bansos

Wakil Walikota Bandung Tak Dilibatkan Bahas Bansos

Written By dodi on Wednesday, September 5, 2012 | 8:00 AM


BANDUNG - Tidak seperti Walikota Dada Rosada yang mangkir dari panggilan untuk bersaksi di persidangan, Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) untuk hadir memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (4/9). 
Dalam keterangannya, Ayi menyampaikan hal yang cukup mengejutkan. Dia mengaku tak mengetahui proses penganggaran dana bansos tahun 2009-2010. 

"Saya tidak pernah diajak soal anggaran bansos. Tahu-tahu sudah setelah Perda APBD diketok. Prosesnya saya tidak tahu," ujar Ayi yang disambut wajah heran Majelis Hakim dan pengunjung sidang. Ketika ditanya berapa besarnya anggaran bansos pun Ayi mengaku tak tahu. Karena sebagai wakil walikota, tak ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berkaitan dengan penyaluran dana bansos. Yang ia ketahui, satuan kerja yang berwenang mengelola dana bansos ada di bawah Asda III.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, yang ia ketahui aturan tentang dana bansos telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 994 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi dasar dalam penyaluran tahun 2009. Sementara tahun 2010 menggunakan Perwal Nomor 107 Tahun 2010. Ia menuturkan, yang berhak mendapatkan bansos berdasarkan perwal, yaitu anggota atau kelompok masyarakat dan parpol dengan melakukan permohonan dengan menyerahkan proposal. 

"Permohonan proposal yang diajukan dilampiri rekomendasi dari lurah dan camat. Setelah itu diverifikasi oleh tim sekretariat daerah lalu setelah itu ditentukan besaran nilai bantuan yang akan diberikan," terang Ayi. Selama ini, jika ada proposal permohonan yang masuk melalui dirinya, ia selalu mendisposisikan proposal tersebut pada Sekda atau Asda III. "Proposal yang masuk dicek dulu kelengkapannya oleh sekpri saya, setelah itu baru saya disposisi kalau sudah lengkap," tambahnya.

Setelah itu dirinya mengaku tak tahu lagi proses selanjutnya hingga dana tersebut cair. Bahkan ia tak bisa memastikan apakah proposal yang masuk melalui dirinya itu cair atau tidak. Saat disinggung JPU, bagaimana jika PNS yang mengajukan dan menerima dana bansos, Ayi menyatakan, berdasarkan aturan hal itu seharusnya tidak dimungkinkan.

Terkait dengan dana operasional dirinya yang disebut-sebut berasal dari dana bansos, Ayi mengaku bahwa dirinya selama ini tak mendapatkan laporan keuangan dari ajudan ataupun sekprinya terkait dana operasional. "Saya tidak pernah meminta atau menerima uang dari Rohman. Saya cuma tahu difasilitasi saja. Lagipula saya menganggap operasional yang saya pakai berasal dari DPA pimpinan," tutur Ayi.

Namun ia mengungkap, bahwa sejak kasus korupsi bansos ini mencuat, ia tak lagi mendapatkan dana operasional secara tunai seperti biasanya yang terjadi di 2009-2010. "Untuk makan minum, kalau butuh ya dikasihnya bentuknya makanan, bukan lagi uang. Untuk perjalanan dinas, disediakan travel," pungkasnya.

Sementara saksi lainnya, auditor BPKP Jabar Susi Susilawati menyatakan di hadapan majelis hakim, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bansos Pemkot Bandung besarnya Rp hanya 9,9 miliar. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan kerugian negara yang dilansir oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) yang dicantumkan dalam surat dakwaan mereka. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli itu, Susi menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan verifikasi pada penerima bansos berdasarkan kuitansi yang diberikan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA) Pemkot Bandung. 

Hal itu menimbulkan tanda tanya karena kuitansi dari para penerima itu dimiliki oleh BPKP tidak dimiliki oleh jaksa. Padahal, BPKP melakukan penghitungan kerugian negara atas permintaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar sebagai penyidik kasus ini. Susi menerangkan, penghitungan kerugian negara dilakukan atas permintaan penyidik. Atas hasil ekspos kasus dari Kejati Jabar, BPKP pun melakukan tindak lanjut dengan melakukan investigasi. "Kami sebelumnya meminta bukti ke penyidik, apa saja yang sudah dikumpulkan," ujar Susi.

Setelah itu, tim BPKP melakukan analisa verifikasi terhadap SPP, SPM, SP2D dan kuitansi terkait dana bansos tahun 2009-2010. Untuk tahun 2009, terdapat 143 SP2D yang diserahkan Kejati Jabar senilai Rp 25 miliar untuk diteliti. "Ternyata dana Rp 25 miliar ini tidak ada nama penerima dan alamatnya. Kuitansi hanya menyebut nilainya saja," katanya.

Setelah itu BPKP pun menindaklanjuti hal itu dengan melakukan klarifikasi konfirmasi. Saat itu Pemkot Bandung melalui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). "Dari kuitansi itu kami melakukan klarifikasi apakah nama-nama dan besaran nominal yang tercantum di kuitansi benar diterima oleh yang bersangkutan," jelas Susi.

Untuk tahun 2009, dari Rp 25 miliar yang diindikasikan penyidik diselewengkan, hanya Rp 476 juta saja yang dianggap tidak bisa diklarifikasi. Sementara sisanya dianggap telah diterima oleh pemohon. Begitu juga untuk tahun 2010, dari Rp 41 miliar, Rp 31 miliar di antaranya dianggap bisa diklarifikasi. Sehingga total nilai dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan dan dinilai sebagai kerugian negara yaitu sebesar Rp 9,9 miliar. HER

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger