' Wacana di Munas NU Hukum Mati Koruptor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Wacana di Munas NU Hukum Mati Koruptor

Wacana di Munas NU Hukum Mati Koruptor

Written By dodi on Monday, September 17, 2012 | 8:00 AM


KAB CIREBON (LJ) - Meski para pelaku koruptor sering ditangkap dan diberikan hukuman, namun budaya memperkaya diri sendiri atau kelompok itu masih tetap marak dilakukan para pejabat pemerintahan maupun elit politik. Sehingga hukuman yang diberlakukan negara ini kepada pelaku korupsi terkesan tidak membuat jera.

Mengacu pada hal tersebut, kalangan ulama dari ormas Islam terbesar di tanah air, Nadhlatul Ulama (NU), mengusulkan agar diberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Usulan itu disampaikan dalam sidang Bahtsul Masa’il Diniyah Waqi‘iyah yang merupakan rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) NU di ponpes Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

"Sepertinya lebih baik negara menerapkan hukuman seperti itu yang akan diberikan kepada pelaku koruptor. Coba saja lihat, walau sudah sering kita dengar pelaku korupsi dijebloskan ke penjara tetap saja masih marak terjadi," tegas Dewan Syariah PWNU DKI Jakarta, KH Syaifuddin Amsir, kepada wartawan di sela sidang.

Ia mengatakan, hukuman mati berlaku bagi mereka yang mengulangi kasus korupsinya, meskipun dengan nilai nominal yang kecil. "Jadi siapapun pelakunya harus dihukum mati, baik yang nominalnya besar ataupun kecil," ujar Syaifuddin Amsir.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Dr Said Aqil Siroj mengatakan, bahwa persoalan korupsi dan pajak memang menjadi salah satu isu utama pada agenda Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Cirebon.

Said mengusulkan, jika korupsi masih merebak di Indonesia, dan pajak masih saja dikemplang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka warga Nahdliyin tidak wajib membayar pajak. "Jika di negeri ini pajak masih dikorupsi, warga Nahdliyin tidak wajib hukumnya dalam membayar pajak," tegas Said Aqil.

Dia mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan negara dan rakyat sangat penting sebagai perhatian warga Nahdliyin, terutama dalam forum Munas. "Ini sudah sangat baik, lebih baik dari ormas-ormas yang lain. Jadi beda dengan ormas lain yang nya hanya satu atau dua orang yang paham agama," terangnya.

Wakil Sekretaris Muslimmat NU, Yenny Wahid menegaskan, wacana adanya moratorium tentang penolakan membayar pajak ini merupakan sikap protes keras  atas kegelisahan masyarakat melihat aksi pejabat publik sebagai pengelola uang rakyat.

Ia menjelaskan, warga sudah taat dan patuh dalam membayar pajak,  namun dari pihak Pemerintah nampaknya kurang amanah. Kepatuhan dan ketaatan warga selama ini kelihatan sia-sia, dan mubazir.
"Jadi kalau menurut saya adanya wacana ini sebuah protes paling ampuh, kepada pemimpin negara," jelasnya.

Ditempat sama, Ali Masykur Musa, mantan Anggota DPR RI yang sekarang menjadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat menghadiri Munas NU menilai, adanya wacana penolakan bayar pajak oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan teguran keras bagi pemerintah atas sitem perpajakan yang perlu dibenahi secara total. WAS/PIP/LIL
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger