' Tolak Berikan Rujukan Warga WTC Ancam Labrak Kantor Dinkes - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Tolak Berikan Rujukan Warga WTC Ancam Labrak Kantor Dinkes

Tolak Berikan Rujukan Warga WTC Ancam Labrak Kantor Dinkes

Written By dodi on Friday, September 21, 2012 | 7:00 AM

KAB CIREBON (LJ)– Sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon yang menolak memberikan rujukan kepada pasien pemilik SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Lukman Halim Sudrajat, warga di Kecamatan Waled penderita post colostomy ac atresia ani (penyakit tanpa anus) untuk dilakukan operasi dengan alasan kehabisan anggaran, dikecam berbagai kalangan. Bahkan, kalangan LSM dan warga yang tergabung dalam kelompok WTC (Wilayah Timur Cirebon) mengancam akan melabrak Kantor Dinkes.

"Kalau sampai Dinkes tidak mengeluarkan surat rujukan buat Lukman, terpaksa kami akan melabraknya," tegas Adang Juhandi, tokoh masyarakat WTC kepada LINGKAR JABAR, kemarin.  

Menurut dia, anggaran di Pemkab Cirebon itu begitu besar. Seharusnya, pemkab mampu menyisihkan dana kemanusiaan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk Lukman. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kepentingan yang bersifat politis, sehingga APBD tak akan efektif jika ada rakyat kecil berteriak meminta kesembuhan.

Adang menegaskan, sangat memprihatinkan ketika masyarakat kecil memerlukan bantuan pemerintah tapi berdalih tidak ada anggaran. Untuk itu, lanjut dia, tokoh masyarakat WTC mempertanyakan penggunaan anggaran SKTM bagi warga miskin.

 “Kami kira tidak adanya anggaran hanya sebuah alasan saja. Terlebih masih ada pos anggaran lain yang bisa dialokasikan untuk pasien miskin. Pemkab Cirebon harus punya solusi dan responsif terhadap masyarakat kecil. Kalau sudah begini, masyarakat pertanyakan kinerja jajaran kabinet Bupati Cirebon,” terangnya.

Adang, yang juga sebagai Ketua LSM Jaring Masyarakat Cirebon berjanji akan mendatangi kantor Dinkes Kabupaten Cirebon bersama tokoh masyarakat lainnya. “Insya Allah besok (hari ini,red) kami akan pergi ke Sumber untuk mempertanyakan penolakan Lukman. Bila seperti ini, berarti masyarakat kecil dilarang sakit,” paparnya.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua LSM Merah-Putih, Dedi Sumantri. Dinkes selaku kepanjangan tangan bupati dan pemerintah pusat harusnya punya hati nurani dengan memberikan pengobatan kepada Lukman.

 “Pemerintah harus memberikan fasilitas kepada Lukman. Apalagi Lukman sudah masuk kategori penerima bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Ia mengaku, akan tetap mengawal Lukman hingga bisa dioperasi. “Pemerintah tidak usah memandang ras, suku, atau agama. Sesuai undang-undang, warga kecil berhak mendapatkan fasilitas kesehatan karena dia adalah sama-sama warga negara Indonesia,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinkes, dr Hj. Endang Susilowati mengatakan, pihak RSUD Waled sudah melakukan upaya operasi hingga ketiga kalinya kepada pasien (Lukman,red). “Kami sudah melakukan upaya, anak itu lahir di RS Waled dan tidak punya anus, dan sudah pernah diopersi hingga kedua atau ketiga kalinya,” akunya.

Lebih lanjut diterangkan Endang, operasi selanjutnya itu harus melalui proses tergantung dari usia anak tersebut. “Sudah ada rujukan ke RS Gunungjati, disana sudah ada alat dan dokter bedah anak. Jadi di Gunungjati juga bisa, namun jika di RS Gunungjati tidak sanggup maka kami akan memfasilitasi untuk rujukan ke Bandung, jadi semuanya sedang diproses,” tukasnya. GYO/HEN (C.12)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger