' Sidang Perkara Korupsi ABPD Jaksa Sebut Bupati Cianjur Terima Uang Korupsi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Sidang Perkara Korupsi ABPD Jaksa Sebut Bupati Cianjur Terima Uang Korupsi

Sidang Perkara Korupsi ABPD Jaksa Sebut Bupati Cianjur Terima Uang Korupsi

Written By dodi on Thursday, September 27, 2012 | 7:00 AM


BANDUNG - Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh sepertinya harus mulai bersiap-siap untuk menghadapi jeratan hukum terkait kasus korupsi. Hal itu menyusul disebut-sebutnya nama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur ini dalam surat dakwaan perkara korupsi dana APBD dengan terdakwa mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Cianjur Edi Iriana dan Kasubag Rumah Tangga Heri Khaeruman di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (26/9).

Indikasi adanya keterlibatan Bupati Cianjur dalam praktek korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa itu mencuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahman Firdaus. Dalam surat dakwaan diterangkan bahwa di Cianjur telah dialokasikan anggaran untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termasuk dalam pagu anggaran belanja barang dan jasa. Mekanisme pencairan anggaran tersebut seharusnya menerapkan pembayaran langsung dan bersifat pengisian kembali.

"Sebagai pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menjadi pelaksana pembayaran terdakwa, seharusnya dalam menerbitkan SP2D memeriksa kelengkapan dokumen yang harus mencakup bukti-bukti pembayaran yang sah dan lengkap," ujar JPU Rahman seraya menyebutkan adanya upaya para terdakwa untuk memperkaya atasannya, yakni Bupati Tjejep Mochtar Saleh.

Anggaran untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dialokasikan tersebut di antaranya anggaran pemeliharaan kesehatan, belanja makan minum, pemeliharaan kendaraan dan rumah dinas serta pakaian. "Pada anggaran tahun 2007-2008 Edi Iriana selaku Kabag Keuangan meminta Aat Suhendar (bendahara) agar menyediakan uang secara tunai untuk Tjetjep sebesar Rp 188 juta setiap bulan. Bahwa uang sebesar diambil dari anggaran untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah," katanya.

Pencairan anggaran tersebut harusnya direalisasikan dengan kegiatan belanja barang dan jasa yang dikelola oleh PPTK. "Namun pada kenyataannya anggaran tersebut direalisasikan di mana sebagian diserahkan ke Tjetjep dengan pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," jelas JPU. Perbuatan terdakwa Edi Iryana telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,6 miliar sementara Heri pada tahun 2009-2010 sebesar Rp 4,1 miliar.

Keduanya diancam dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001. Ancaman hukuman maksimal atas dua pasal yang dijerat yaitu 20 tahun penjara, belum lagi denda atau uang pengganti kerugian negara.

"Pihak yang diperkayanya adalah Tjetjep Mochtar," kata Firman. Namun ia tak mau berkomentar banyak saat disinggung status hukum Bupati Cianjur tersebut serta kemungkinannya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. "Kalau berdasarkan berkas sih Tjetjep itu tidak jadi saksi. Tapi ya lihat nanti. Tjetjp otomatis jadi tersangka karena masuk dakwaan? Saya tidak bilang seperti itu," tutupnya.

Perlu diketahui meski peran Tjetjep terlihat gamblang dalam kasus ini, entah kenapa Tjetjep belum pernah diperiksa sama sekali oleh penegak hukum. Sementara istrinya Yana Rosdiana, sempat diperiksa sebagai saksi. Diduga kuat hal itu dikarenakan Tjejep juga menjabat Ketua DPC partai penguasa, sehingga penegak hukum di Kejaksaan Tinggi merasa ragu dan ngeri untuk memeriksa Tjejep. HER/RUS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger