' Saksi dan Bukti Adanya Kecurangan di Pilwakot Cimahi Siap Dibeberkan di MK - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Saksi dan Bukti Adanya Kecurangan di Pilwakot Cimahi Siap Dibeberkan di MK

Saksi dan Bukti Adanya Kecurangan di Pilwakot Cimahi Siap Dibeberkan di MK

Written By dodi on Tuesday, September 25, 2012 | 7:00 AM


CIMAHI - Tim hukum pasangan Supiyardi-Encep Saepulloh (SAE) yang kalah dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Cimahi, terus berupaya memperkuat saksi dan bukti untuk memuluskan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kecurangan dan kejanggalan dalam proses dan pelaksanaan Pilwakot yang dimenangkan oleh Atty Suharti, istri Walikota Cimahi saat ini HM.Itoch Tochija.

Ketua Tim Hukum SAE Sadar Muslihat menjelaskan, hal itu dilakukan selama pihaknya menunggu jadwal dari MK. "Sambil menunggu jadwal sidang, kita melengkapi dan menggali ulang terkait saksi dan bukti-bukti yang memperkuat gugatan," kata Sadar saat menggelar konferensi pers di Cimahi, Senin (24/9).

Menurutnya, hal penting yakni penguatan para saksi. Sebab, kata dia, berdasarkan penjelasan para saksi itu akan memberikan gambaran secara hukum kepada hakim MK. Meski demikian, dia tetap enggan mengatakan secara gamblang terkait materi gugatan. "Itu merupakan bagian dari strategi kita," tuturnya.

Seperti diberitakan, tim sukses pasangan SAE tidak main-main dalam mengajukan gugatan ke MK ini. Mereka pun menargetkan kemenangan pasangan Atty Suharti-Sudiarto (PAS) dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai sasaran utama.  "Dengan bukti dan saksi yang ada, kami optimistis target itu tercapai. Terlebih, bukti dan saksi itu kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif," kata Santoso Anto, tim sukses SAE, yang dihubungi secara terpisah.

Sementara itu, anggota tim hukum pasangan SAE, Syamsul Maarif, menilai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Cimahi tak paham hukum. Pasalnya, beberapa kali mereka mengajuan laporan dan aduan ke Panwaslu Cimahi selalu ditolak. Maarif mengatakan, tindakan yang dilakukan Panwaslu itu seperti tidak memahami hukum.

"Panwaslu tidak cukup paham mengenai hukum. Soalnya, banyak laporan ke Panwaslu ditolak," kata Syamsul. Alasan yang mengatakan mereka tidak dapat menindaklanjuti laporan itu, tegas Syamsul, dirasa tidak benar. Sebab, kata dia, Panwaslu Cimahi hanya beralasan laporan itu disampaikan setelah ada putusan KPU.

Terkait adanya ajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kubu yang kalah pada Pilwalkot Cimahi, pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Lukmanul Hakim menilainya sebagai hal yang wajar dilakukan. "Justru, itu sebagai bagian dari pendewasaan politik. Sebab, itu sangat normatif dan wajar sebagai pendewasaan politik," kata Lukman.

Meski demikian, dia menggarisbawahi terkait gugatan yang diajukan beberapa waktu lalu itu. Pasalnya, kata dia, gugatan itu harus disertai kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki penggugat. Hukum di negara ini, katanya, sangat jelas dan tinggal mengikutinya. "Aturan sudah ada, tinggal sejauh mana kapabilitas yang dimiliki mereka untuk membuktikan gugatannya," jelas Lukman.

Menurutnya, sebagai lembaga peradilan MK dianggapnya memiliki rekam jejak yang baik. Karenanya, dia meyakini setiap keputusan yang nantinya akan dikeluarkan MK itu tidak melenceng dari keadilan. "Saya yakin dengan kredibilitas Hakim MK saat ini, mereka bukan tipe penyalahguna kewenangan dalam memutus sengketa Pilkada," imbuhnya. FER
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger