' Putri Probosutedjo Digarap KPK Terkait Lahan Hambalang - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Putri Probosutedjo Digarap KPK Terkait Lahan Hambalang

Putri Probosutedjo Digarap KPK Terkait Lahan Hambalang

Written By dodi on Tuesday, September 25, 2012 | 7:00 AM


KAB.BOGOR - Pengusaha kakap, Probosutedjo, mungkin tak pernah terpikir bahwa niat baik mereka menyerahkan lahan di Hambalang, Citeureup-Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan menyeret-nyeret anggota keluarganya ke ranah hukum. Namun kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga nasional di Hambalang mencuat dan kemudian diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum di KPK ini pun mengibatkan putri kandung Probosutedjo, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo, harus menjadi saksi.

Untuk mendengarkan keterangan penting Rita selaku Direktur Utama PT.Buana Estate yang mengelola lahan ribuan hektar di Hambalang, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rita, Senin (24/9), sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Ya, Rita diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DK (Deddy Kusdinar--Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

KPK mengira Rita banyak tahu seputar lahan Hambalang. Sebab sebelum digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga, lahan Hambalang seluas 7.050 hektar dimiliki Probosutedjo melalui PT Buana Estate. Mulanya, Probosutedjo enggan menyerahkan lahan Hambalang itu kepada Kemenpora. Namun, untuk membujuk Probosutedjo, Sekretaris Menpora Wafid Muharam beberapa kali menyurati adik mantan orang nomor satu di Indonesia itu agar membuat surat pernyataan.

Entah apa alasannya dan bagaimana ceritanya, pada November 2009, Probosutedjo akhirnya mengeluarkan surat pernyataan yang isinya tidak keberatan jika lahan Hambalang digunakan Kemenpora. Melalui surat itu, Probosutedjo mengatakan tidak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola bukan milik PT Buana Estate.

Sementara itu, usai mendampingi Rita yang diperiksa penyidik KPK, kuasa hukum Rita--Ariano Sitorus, mengungkapkan bahwa tanah seluas 30 hektare tersebut masih dimiliki oleh PT Buana  Estate, perusahaan milik Probosutedjo, adik tiri almarhum Presiden Soeharto. "PT Buana Estate belum pernah melepaskan tanah tersebut," kata Ariano seraya menegaskan bahwa PT Buana hingga kini masih menjadi pemilik sah tanah yang kini berdiri P3SON Hambalang.

Hal ini dikarenakan antara PT Buana dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga  (Kemenpora) belum ada pembicaraan konkret soal pelepasan lahan tersebut. Belum ada surat-surat resmi yang menyatakan tanah tersebut sudah dilepas untuk dibangun proyek Hambalang. "Belum  ada pernyataan-pernyataan atau pelepasan hak. Hingga saat ini tidak  pernah diberikan PT Buana Estate sebagai pemegang HGU (Hak Guna Usaha),"  kata Ariano.

Meski demikian, secara de facto, PT Buana Estate sudah menghibahkan tanah tersebut kepada Kemenpora. "Iya intinya begitu (dihibahkan). Untuk kepentingan pendidikan di bidang olahraga," kata Ariano seraya membantah jika hibah tersebut lantas disertai dengan penerimaan  sejumlah uang oleh PT Buana. Perusahaan kliennya, kata Ariano tidak  pernah menuntut pembayaran dari Kemenpora. "Nggak ada untuk minta bagian-bagian dan segala macam," kata Ariano.

Soal materi pemeriksaan hari ini, Ariano mengatakan Rita ditanya apakah ada aliran uang ke PT Buana atas hibah tanah seluas 30 hektare. "Yang ditanyakan soal Proyek Hambalang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu hanya menjelaskan kami tidak pernah menerima uang atas penyerahan tanah  30 hektare," kata Ariano.

Seperti diketahui, sejak 2004, Kemenpora mengupayakan agar pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional itu bisa berdiri di lahan Hambalang. Proyek pembangunan ini sempat diminta untuk dihentikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena lahan untuk proyek belum ada sertifikatnya. Bahkan, sampai Adhyaksa Dault tak lagi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004/2009, sertifikat itu tidak juga keluar. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga enggan mengeluarkan surat keputusan karena belum ada surat pernyataan penyerahan lahan dari pengguna sebelumnya.

KPK sendiri tak hanya berkutat pada kasus yang melibatkan pejabat Kemenspora, karena KPK telah membuat penyelidikan baru kasus Hambalang yang fokusnya terkait dengan sertifikasi lahan, pengadaan barang dan jasa Hambalang bernilai ratusan miliar Rupiah, serta aliran dana terkait ke sejumlah orang-orang penting yang dianggap sebagai gratifikasi dan uang suap.

Dan untuk mengungkap dugaan keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, KPK kembali memanggil sopir Anas yang bernama Riyadi. Kali ini, Riyadi dimintai keterangan terkait penyelidikan baru proyek Hambalang. "Benar, hari ini KPK meminta keterangan atas nama Riyadi terkait penyelidikan KPK tentang Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Sebelum ini, KPK pernah meminta keterangan Riyadi. Saat itu KPK masih melakukan penyelidikan Hambalang yang pada akhirnya menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, saat itu Riyadi dikonfirmasi sejumlah hal terkait kepemilikan mobil mewah Anas yang dituding banyak pihak sebagai fee dari proyek Hambalang. CPS
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger