' Penyitaan Mobnas Harus Ditebus Rp40 Juta - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Penyitaan Mobnas Harus Ditebus Rp40 Juta

Penyitaan Mobnas Harus Ditebus Rp40 Juta

Written By dodi on Tuesday, September 11, 2012 | 8:00 AM


GARUT (LJ)-Dua mantan pejabat tinggi dilingkungan pemerintah kabupaten Garut diketahui tetap nekad dan tidak mau mengembalikan dua kendaraan mobil dinas (Mobnas), bahkan mereka bersedia menyerahkan mobnas bila pemerintah mau menebusnya sebesar Rp 40 juta.

Aksi konyol mantan pejabat tinggi ini mendapat kritikan Direktur LKTKN Korda Garut Andri Rahman D. Menurutnya, masalah mobil yang harus di tebus oleh PemKab Garut sebesar Rp 40 juta oleh pejabat pensiunan itu sangat memalukan. "Masa mobil negara alias mobil milik rakyat yang dia pakai harus ditebus dengan besaran uang yang tidak wajar. Harus jelas donk penggantiannya, buat apa dan kenapa pada waktu dia, kerja tidak di klaimkan ke PemKab, jadi ini sarat dengan kejanggalan," paparnya kepada LINGKAR JABAR kemarin.

Kedua mantan pejabat yang ditenggarai masih mengangkangi kendaraan mobil dinas diantaranya mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Drs.Herdi Hidayat, dan mantan Sekretaris BP4K Ida Marliana. Kedua pejabat ini, sampai sekarang belum juga mengembalikan inventarisnya berupa kendaraan roda empat.
   
Instruksi penarikan kendaraan mobil dinas, tertuang dalam surat yang dikeluarkan dari Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/244-Sat Pol/2012 ,tertanggal 27 Agustus 2012  yang ditujukan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Garut,yang tembusannya disampaikan pada Inspektorat,DPPKA,Dinas BP4K dan Dinas Kesehatan , ikhwal laporan hasil tindak lanjut penarikan kendaraan dinas (BP4K) dan Dinas Kesehatan.
 
Pihak Sat Pol PP telah melakukan pemanggilan terhadap Ida Marlina,SH,dia siap untuk mengembalikan kendaraan dengan syarat harus ada biaya pergantian biaya yang rusak dengan rincian sebesar Rp40 juta.Ida Marlina sendiri siap mengembalikan kendaraan dinas pada awal bulan September 2012 berupa mobil Kijang kapsul tahun 2001 Nopol Z 45 D.
 
Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA Pemkab Garut.Endang AR, ketika diminta tanggapannya terkait aset pemerintah berupa kendaraan roda empat yang mesti ditebus sebesar Rp40 juta, mengaku belum mengetahui informasinya. Dia mengatakan,sesungguhnya baru mengetahui hal itu setelah menerima dan membaca surat tembusan dari Satpol PP Nomor 800/244-Sat Pol PP/2012,laporan hasil tindak lanjut penarikan kendaraan Dinas BP4K dan Dinas Kesehatan.
     
Menurut Endang, kalau dulu masalah Pengadaan Pemeliharaan kendaraan ditangani oleh bagian perlengkapan,tapi sekarang setelah bagian  perlengkapan  dirubah menjadi bidang aset, kemudian dirubah lagi mejadi bidang aset sesuai SOTK yang baru. Bidang aset kata dia, tidak begitu saja mengambil barang inventaris kendaraan roda empat maupun roda dua tersebut ,bahwa yang berhak mengambilnya adalah Kepala Dinas, Badan itu sendiri, kemudian memberitahukan pada Satpol PP.  
     
“Saya kurang paham, padahal dana pemeliharaan sudah ada, walaupun tidak dituangkan didalam DPA secara tidak tertulis yaitu sebesar Rp2 juta. Saya pikir untuk biaya penggantian kerusakan tersebut masuk akal dan bisa ditolelir, kalau mencapai Rp 40 juta saya tidak tahu,” ujarnya. (JUL/BDN)      

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger