' NU Serahkan Empat Rekomendasi Penting ke Presiden - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » NU Serahkan Empat Rekomendasi Penting ke Presiden

NU Serahkan Empat Rekomendasi Penting ke Presiden

Written By dodi on Tuesday, September 18, 2012 | 8:00 AM

KAB CIREBON (LJ) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan rekomendasi seluruh hasil yang diperoleh selama Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2012 mulai Sabtu (15/9) s/d Senin (17/9), kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penyerahan rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj sebelum Presiden memberikan pengarahan kepada peserta munas di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Senin (17/9).

Ada empat rekomendasi penting yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu yang pertama untuk bidang politik dan persoalan korupsi, NU mendesak Presiden segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.

Selanjutnya, NU mengimbau kepada masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.

Kedua, menyangkut persoalan pajak, NU merekomendasikan kepada pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran.  Selain itu juga, pemerintah harus mengutamakan kemashlahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak.

Terakhir, PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas.

Rekomendasi ketiga, dalam bidang internasional, menyangkut masalah peredaran film Innocence of  Muslim, dalam rekomendasinya NU menyerukan kepada lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama.

Kemudian, Umat Islam di Indonesia dan belahan dunia lainnya diimbau agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of  Muslims.

Selanjutnya rekomendasi yang ke empat, berhubungan dengan pendidikan, Munas NU menekankan tentang nilai-nilai Kepesantrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter. Dalam penjabaran rekomendasi ini pertama, meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.

Sementara, terhadap lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minailah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).

Terakhir menekan tentang nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) yang dinilai sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.

Rekomendasi lainnya berisi agar Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter. Rekomendasi lain yang tak kalah pentingnya adalah perlunya pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.

Selain itu, PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan, sehingga terjadi sinergi pendidikan umum dengan pendidikan agama yang kelak menghasilkan SDM bangsa Indonesia yang cerdas dan bertaqwa.  WAS/APP/GYO
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger