' Massa Humanika Kritik Alih Fungsi Lahan di Garut - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Massa Humanika Kritik Alih Fungsi Lahan di Garut

Massa Humanika Kritik Alih Fungsi Lahan di Garut

Written By dodi on Tuesday, September 18, 2012 | 8:00 AM

GARUT (LJ) –Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Untuk Keadilan (Humanika) Kabupaten Garut mengguat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, massa bahkan meminta pemerintah untuk segera menghentikan usaha alih fungsi lahan tersebut.

Alasan massa ketika melakukan orasi di halaman kantor pemerintah kabupaten Garut, karena alih fungsi ini dapat mempengaruhi produktifitas padi, apalagi selama ini Garut menjadi salahsatu lumbung padi di Jawa Barat. "Kalau begini terus menerus, kami perkirakan 10 sampai 20 tahun mendatang, garut akan mengalami krisis pangan," jelas Koordinator lapangan Humanika Ikbal, kemarin.

IKbal mengatakan, perumahan kalau dianalisis lebih dalam bisa menyumbang masalah bagi kehidupan manusia misalnya  terbentuknya sifat,kesenjangan kelas masyarakat,ancaman terorisme,kerusakkan air tanah dan udara dan kurangn ya hasil produksi pangan. Maka dari itu kata dia,pihaknya merasa tepat untuk mengkritisi permasalahan perumahan agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.
 
Dikatakannya,alih fungsi lahan yang tidak mentatai peraturan dan terkesan dipaksakan akan berakibat pada berkurangnya hasil produksi pertanian di kabupaten Garut diperkirakan 10-20 tahun ke depan  Garut akan terkena krisis pangan.
 
Berangkat dari kajian akademis tandas Ikbal dipandang perlu mengkritisi agar Pemkab Garut melakukan penghentian perijinan mendirikan bangunan perumahan,Instansi yang bersangkutan agar melakukan kajian secara konfrehensif dan memperhatikan lingkungan manusia. Kepada penegak hukum agar bisa melakukan pengawasan terkait masalah perijinan perumahan,mendesak pengembang untuk menghentikan pembangunan perumahan yang melanggar RTRW No 29 tahun 2011 dan UU No 40 tahun 2007 Tentang alih Fungsi lahan Pertanian.

Sementara Kepala Bidang Sumberdaya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemkab Garut, Yudi Hernawan MP ketika  dihubungi LINGKAR JABAR di ruang kerjanya kemarin mengatakan, dalam alam demokrasi sekarang, unjuk rasa sah-sah saja selama tidak anarkis. Namun pihaknya meminta para pengunjukrasa mentaati aturan hukum yang ada yaitu Undang-undang pasal 1 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengenai pembatasan terhadap alih fungsi lahan.

"Dan dengan itu kami sudah masukan di dalam RPJMG yaitu dengan menetapkan lahan abadi seluas 50.000 hektar , namun demikian setelah di hitung baik oleh  Kementrian Pertanian maupun oleh penilaian IPB bahwa lahan sawah yang tersisia itu kurang lebih sekitar 45.000 hektar yang ada di Garut," tuturnya.  
    
 Menurut Yudi, didalam amanat undang-undang 41 tahun 2009 bahwa penetapan lahan tersebut sebagai lahan abadi harus dituangkan kedalam RPJMG dituangkan dalam PDRTRW dan alhamdulilah di Kabupaten Garut, di tahun 2010/2011 sudah di susun perda mengenai RTRW dan di dalam perda itu kami sudah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 44.000 hektar. 
    
Dengan demikian lahan tersebut kata dia, sudah dapat di pakai acuan oleh pemerintah dan masyarakat didalam penentuan lahan-lahan yang akan digunakan oleh non pertanian. Kenapa demikian karena target kami sesuai dengan arahan  Kementrian  Pertanian setiap tahun harus terus meningkatkan produksi terutama pangan yang saat ini sudah bergejolak di tingkat dunia, jelasnya.(BDN/JUL)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger