' Mantan Rektor UI Siap Dijadikan Tersangka Korupsi - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Mantan Rektor UI Siap Dijadikan Tersangka Korupsi

Mantan Rektor UI Siap Dijadikan Tersangka Korupsi

Written By dodi on Wednesday, September 19, 2012 | 8:00 AM


DEPOK - Mantan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof.Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri, mengaku siap jika dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi keuangan di kampus UI. Namun begitu, Gumilar enggan berspekulasi lebih jauh terkait hal itu. Ia justru menyerahkan hal itu kepada proses hukum yang berlaku.

"Sebagai warga negara yang baik, kita harus memenuhi aturan hukum," kata Gumilar ketika dihubungi wartawan, kemarin malam.
Gumilar juga menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam penyelewengan anggaran selama menjabat sebagai Rektor UI periode 2007-2012.  "Saya tidak korupsi, saya tidak pernah meminta dan menyuruh siapa pun untuk korupsi," katanya.

Terkait kasus korupsi UI ini, Selasa (18/9), penyidik KPK memeriksa sekaligus meminta keterangan Gumilar terkait proyek pengadaan IT di perpustakaan UI yang baru selesai dibangun. "Ada permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pak Gumilar. Sedang dilakukan penyelidikan salah satunya tentang pengadaan IT di perpustakaan baru UI," jelas Juru Bicara KPK, Johan Budi S.P, di kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan.

Johan mengatakan penyelidikan ini adalah tindak lanjut dari adanya pelaporan masyarakat dan beberapa LSM tentang dugaan korupsi yang terjadi di UI. "Ada kelompok masyarakat dan LSM memberikan laporan. KPK menelaah lalu melakukan penyelidikan awal untuk menentukan layak atau tidaknya kasus ini naik ke tingkat penyidikan," kata Johan

Sejauh ini sudah ada sekitar 10 orang yang diperiksa terkait kasus ini. Johan juga menambahkan bahwa laporan BPK mengenai hasil audit keuangan di UI juga sedang ditelusuri oleh KPK. "Yang sudah dimintai keterangan sekitar 10 orang. Hasil audit BPK tentang UI juga sedang dipelajari. Kan salah satu bagiannya ada yang tentang laporan keuangan IT perpustakaan," ujarnya

Namun pernyataan Johan itu disanggah oleh Gumilar. Terkait kedatangannya ke Gedung KPK hari ini, Gumilar tidak mengakui dirinya datang untuk penyelidikan KPK terkait proyek-proyek pengadaan di UI. Menurut Gumilar yang menjabat Rektor UI sejak Agustus 2007 hingga Agustus 2012 itu, kedatangannya ke KPK hari ini murni untuk melaporkan perubahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya.

Dalam kaitan itu, dia mengaku harta kekayaannya bertambah selama lima tahun menjadi rektor. Menurut Gumilar, pertambahan nilai harta kekayaannya itu masih tergolong wajar. "Saya kira LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara keseluruhan sangat wajar ya, artinya ada peningkatan tapi tidak banyak," jelasnya.

Gumilar mengaku selesai melaporkan perubahan LHKPN itu ke KPK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, setiap pejabat atau penyelenggara negara wajib melaporkan kepada KPK harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN baik sebelum dia menjabat maupun setelah menjabat. Tata cara mengenai pelaporan LHKPN tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Gumilar, hartanya hanya bertambah sekitar Rp 650 juta selama lima tahun menjadi rektor. Pertambahan itu, katanya, dikarenakan ada pertambahan kepemilikan tanah berupa sawah dan kebun. "Karena saya memang hobi bertani dan itu membelinya dalam lima tahun secara bertahap," lanjut salah satu guru besar UI ini. "Mobil (saya) tetap satu, mobil yang diperoleh melalu cicilan, Fortuner. Rumah juga tidak ada perubahan," tambahnya.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menyerahkan hasil audit investigasi pengelolaan dana Universitas Indonesia (UI) ke DPR. Anggota BPK Rizal Jalil menyebut sejumlah proyek di UI berpotensi merugikan negara Rp 41 miliar. Selain itu rektor UI juga dinilai tidak cermat dalam kerjasama menyangkut rumah sakit pendidikan UI. Biaya penyelenggarannya membengkak dan merugikan negara Rp 4 miliar.

Sementara itu, Juru bicara Gerakan Universitas Indonesia (UI) Bersih, Ade Armando, saat mendatangi KPK beberapa waktu lalu mengaku menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan UI. Sedikitnya ada 11 dokumen yang tanda tangannya dipalsukan dalam pengadaan IT di perpustakaan pusat UI yang nilainya mencapai Rp 21 miliar.

Selain pengadaan IT di Perpustakaan Pusat, Gerakan UI Bersih dan ICW juga mencurigai kalau pengadaan proyek pembangunan bekas asrama PGT 17 seluas 23.000 meter tidak melalui prosedur yang seharusnya. Bukan hanya itu, menurut Ade, proyek pembangunan Boulevard di UI juga tidak jelas penganggarannya. HRS/COK
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger