' LSM Desak Copot Panwaslu Dari PNS - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » LSM Desak Copot Panwaslu Dari PNS

LSM Desak Copot Panwaslu Dari PNS

Written By dodi on Wednesday, September 5, 2012 | 8:00 AM


SUBANG (LJ)- Kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Kabupaten Subang mendesak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Provinsi Jawa Barat mencopot atau memberhentikan Panwaslu yang statusnya PNS (Pegawai Negeri Sipil) saat pemilihan Gebernur dan Wakil Gubernur. Sebab khawatir dalam pelaksanaannya akan terjadi intervensi dari atasan atau pemilik kebijakan kepada Panwaslu tersebut.

 "Bagaimana jadinya kalau ada Panwaslu dari kalangan PNS, takutnya saat pelaksanaan pemilihan akan terjadi intervensi dari kepala daerah, terlebih incombent Jawa Barat mau nyalon lagi," ungkap Permana WT, Ketua LSM Kompak (Komunitas ANti Korupsi) Kabupaten Subang kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Menurut dia, bila anggota Panwaslu ada dari unsur PNS sudah pasti penekanan terjadi dikalangan birokrat. Sehingga pelaksanaan pemilukada yang jujur dan adil sangat sulit diwujudkan.  "Seperti di Kabupaten Subang ini ada anggota Panwaslu dari golongan PNS, ini harus segera disikapi. Jika ingin pemilihan berjalan aman dan kondusif, Undang-undang atau peraturan perekrutan Panwaslu harus direvisi ulang," ujarnya.

Sebelumnya, LSM Kompak juga menilai Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Subang diduga telah berbuat curang saat pelaksanaan penilaian terhadap peserta tes. Pasalnya, peserta tes calon Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menduga Panwas Kabupaten telah melanggar aturan dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok serta mengutamakan golongan tertentu dalam penjaringan. 
Karena sebagian besar mantan aggota Panwascam yang mengiktui tes dinyatakan tidak lolos dalam penjaringan tersebut, namun sebaliknya anggota yang baru mengikuti tes Panwascam diloloskan dan diterima menjadi anggota Panwascam. 

 "Padahal mantan anggota Panwascam sudah berpengalaman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya didalam pengawasan. Kenapa lebih memilih panwas yang baru atau tak berpengalamanan," papar Permana.

Sementara, Memet, tokoh masyarakat Desa Rawameneng Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang menegaskan, pihaknya tidak setuju jika dari kalangan PNS menjadi anggota Panwaslu dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 nanti. Alasannya, akan terjadi intervensi yang kuat dari birokrat atas perintah kepala daerah. (ALM)

Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger