' KPU dan Panwaslu Bakal Dilaporkan Ke DKPP - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , , » KPU dan Panwaslu Bakal Dilaporkan Ke DKPP

KPU dan Panwaslu Bakal Dilaporkan Ke DKPP

Written By Prast on Friday, September 7, 2012 | 12:04 AM

KAB SUBANG (LJ) - Merasa aksi protesnya tak didengarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) terkait dugaan kecurangan saat melakukan seleksi penerimaan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) untuk perhelatan Pilgub Jabar tahun 2013 mendatang, peserta yang tidak lolos seleksi ancam melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). 

"Masalah ini harus saya laporkan ke DKPP sebagai lembaga berwenang memeriksa dan memutuskan pengaduan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelengara pemilu, baik KPU ataupun Panwaslu sesuai dengan amanah UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelengaraan pemilu," ungkap Memet Suryaman, peserta yang tak lolos dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Ia menuding Panwas Kabupaten Subang tidak konsekwen dengan merubah jadwal seenaknya dan terkesan melaksanakan proses seleksi tidak transparan. Menurutnya, SMS berisi pemberitahuan lolos seleksi setiap tahapnya tidak disusul dengan surat dan ada indikasi untuk meloloskan orang-orang dekat.

“Padahal hasil seleksi tertulis, saya ada diurutan kedua tertinggi, tapi kok malah gugur. Saya menduga ini ada kecurangan. Kalau memang mau buka-bukaan (transparan—red), silahkan umumkan hasilnya dengan jelas setiap tahapnya,"
ujarnya dengan mimik terlihat kesal.

Memet mengaku heran dengan seleksi penerimaan Panwascam saat ini, sebab walaupun peserta sudah mengunakan jalur rekomendasi camat tetap saja tidak lolos. Padahal sebelumnya ada salah satu oknum anggota Panwaskab (Panitia Pengawas Kabupaten) yang mengatakan bahwa rekomendasi camat itu menentukan kelolosan.

“Makanya hasil seleksi harus ditinjau ulang kalau memang mau transparansi, jangan lewat SMS. Kalau keadaannya seperti ini, buat apa ada seleksi segala,"
paparnya.

Tokoh masyarakat Pusakajaya, Komarudin juga menilai banyak ketidakberesan dalam seleksi Panwascam. Selain sangat tertutup dimana pengumuman hasil seleksi hanya lewat SMS ke yang bersangkutan dan tidak dipampang di kecamatan, jadwal pelantikan pun tidak ada pemberitahuan ketiap kecamatan serta tak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Padahal, kalau memang mau menjaga independensi tak perlu seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya, seleksi Panwascam ini jauh berbeda dengan seleksi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang justru sangat transparan pada setiap tahapannya.

“Akan lebih bagus dan obyektif kalau yang menyeleksinya jangan dari internal Panwas semata, tapi juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian seperti seleksi Panwas periode sebelumnya. Saya berharap hasil seleksi ini ditinjau ulang supaya lebih obyektif dan transparan,"
tandasnya.

Sementara, anggota LSM Masyarakat Pantura Peduli Lingkungan (Mappeling), Lili mendesak DKPP agar segera turun tangan ke-Kabupaten Subang untuk mengusut dugaan adanya kecurangan maupun pelanggaran kode etik dalam proses seleksi calon anggota Panwascam. Dia mengklaim menemukan banyak hal janggal lainnya dalam proses seleksi.

“Contoh kecil saja, soal pengumuman kelulusan hanya via SMS ke yang bersangkutan sehingga terkesan tertutup, terus tidak ada kartu tes seleksi dan tidak ada nomor kursi peserta tes. Sehingga peserta bisa bebas duduk dimana saja, ini bisa memicu timbulnya," paparnya.

Ditegaskannya, mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Bab V Pasal 109 tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ayat 2 yang menyebutkan, bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Panwaslu dari berbagai tingkatan kelembagaan, maka pihaknya berencana menyampaikan hasil temuannya kepada DKPP.

Ia menambahkan, mengacu pada Pasal 112 Ayat 1, pengaduan tentang dugaan pelanggaran bisa diajukan secara tertulis oleh semua lapisan masyarakat. “Dalam waktu dekat, sayapun berencana melaporkan persoalan ini ke DKPP," tukas Lili. (Ade)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger