' Kota Depok Perlu Perda Budaya - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » » Kota Depok Perlu Perda Budaya

Kota Depok Perlu Perda Budaya

Written By Prast on Thursday, September 6, 2012 | 10:10 PM

DEPOK (LJ) - Selama 13 tahun Kota Depok berdiri, hingga kini belum mempunyai Perda Budaya yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan, pelestarian dan pembinaan akan sumber daya potensi seni budaya asli Kota Depok. Hal ini menjadi keprihatinan anggota DPRD Kota Depok, tentang sidang ke 3 lalu. Untuk itu Pemkot Depok semestinya dapat segera mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) Budaya.

Anggota DPRD Kota Depok, Fraksi partai Golkar Babay Suhaimi, bahwa perda budaya itu, akan dapat memberi masukan dalam berbagai hal yang menyangkut tentang kiprah pengelolaan sumber daya asli Kota Depok. Selain itu, segala aspek kehidupan dalam pembangunan yang  selaras dengan kearifan lokal potensi Kota Depok.

"Dalam Perda budaya itu, mesti berisi tentang bahasan budaya asli Depok, yang menjadi ciri khas Depok seperti pakaian adat Depok, kesenian asli, dan bahasa sehari-hari Depok,"
ungkap Babay kepada sejumlah wartawan, Rabu (5/9).

Hal itu dapat di sosialisasikan dan ditampilkan, kata dia, pada moment HUT Kota Depok, Hut Proklamasi, dan perayaan hari besar lainya dengan ciri khas itu. "Untuk itu perda budaya harus secepatnya dapat dilahirkan, meskipun hal ini semestinya sejak awal berdiri Kota Depok harus sudah ada. Namun belum terlambat untuk itu, usia Kota Depok masih relatif muda. Untuk wujudkan hal ini, sebaiknya Pemkot Depok dapat buat Kajian kearah sana. Dalam pandangannya pihak DPRD dapat menggunakan hak inisiatif guna melahirkan Raperda Budaya itu," tuturnya.

Harapannya, dengan adanya perda budaya itu, muaranya adalah bahwa setiap warga masyarakat yang tinggal dan ada di Kota Depok dapat mempunyai rasa memiliki terhadap Kota Depok (Since Of Belongging-red). "Harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap Kota Depok dengan demikian dapat menunjang kesinambungan dan kelancaran pembangunan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok, Syafrizal SH, mengatakan selama ini pihaknya belum menerima ajuan tentang Raperda Budaya, mungkin belum terpikir oleh dinas terkait untuk itu termasuk tentang tata cara pengajuan dan pembentukan suatu perda sesuai UU.

"Ada dua cara yaitu pertama eksekutif yang diusulkan oleh dinas terkait dibuat kajian akademis lalu difasilitasi pengajuannya ke DPRD. Kedua adalah penggunaan hak inisiatif DPRD yang dilakukan dengan kajian oleh dewan lalu ke badan legislatif, kemudian di bahas bersama lalu ke sidang paripurna. Jika telah sah pihak eksekutif melaksanakannya. Manakala hak inisiatif itu dapat terlaksana itu suatu langkah positif atas kinerja dewan sebab hal itu, merupakan bagian dari tuposi dewan,"
tuturnya. (YAS/HRS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger