' Kinerja Konsultan "Plat Merah" Diragukan - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kinerja Konsultan "Plat Merah" Diragukan

Kinerja Konsultan "Plat Merah" Diragukan

Written By Prast on Wednesday, September 5, 2012 | 5:08 PM

KAB.BANDUNG (LJ) - Kinerja konsultan dari kalangan pemerintah atau "plat merah" masih diragukan karena tidak akurat dalam melakukan analisa, mendata permasalahan sampai ke tahap pembuatan perencanaan. AKibatnya, anggaran yang dikeluarkan negara menjadi mubazir dan sia-sia.  

Pernyataan ini diungkap, A Karyono, Konsultan Tata Ruang Kabupaten Bandung, ketika ditemui LINGKAR JABAR dirumahnya, Selasa  (4/09).

“Kapan sih Bina Marga membuat trotoar yang bagus sesuai dengan fungsinya.,ini tidak lebih hanya penghamburan biaya saja. Masa sih membuat trotoar selebar saluran air. Itu tidak standar, trotoar itu standarnya minimal 180 cm dan idealnya 2 meter," jelasnya.

Dia mengatakan, tugasnya konsultan itu memperhitungkan dampak dan akibat dari pembangunan itu. Bukan hanya memberikan laporan tanpa melakukan pengawasan dan pengendalian kelapangan. Jadi selama ini PU diindikasikan hanya menerima usul dari konsultan, tapi tidak pernah melakukan pengontrolan.

Sebab lanjut Karyono, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2004, Bab II, mengenai Asas, Tujuan dan Lingkup, Pasal 2, menjelaskan, penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Dan bila jalan dibuat sirkulasi airnya di atas jalan bukan sejajar dengan jalan maka pembangunan jalan tersebut tidak akan bertahan lama. Karena setiap musim penghujan jalan itu akan terendam air yang drainassenya tidak stabil. Lalu dari aspek mana konsultan tersebut memutuskan bahwa penyelenggaran tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya.

Salah satu contoh lagi, lanjut Karyono, jalan primer menuju Pemerintah Kabupaten Bandung sebenarnya sudah bagus. Dan jalan itu merupakan kewenangan provinsi Jawa Barat. Tapi dengan adanya pembangunan hotel dan pertokoan-pertokoan, seharusnya perlu dilakukan upaya alternatif dengan pembuatan jalan sekunder.

Hal itu untuk mencegah terjadinya kemacetan akibat keluar masuknya kendaraan. Dengan demikian maka tercipta sebuah kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan yang sekaligus upaya mensukseskan program hemat bahan bakar minyak (BBM).Sebaliknya jika pembangunan pertokoan dan hotel tidak membuat jalan sekunder, maka akan terjadi pengurangan kecepatan dan penghamburan BBM karena macet.

“Permasalahan ini yang sepertinya terlepas dari perencanaan konsultan, Bappeda, juga Bina Marga. Jadi percuma saja pemerintah mencanangkan hemat BBM bila jalan transportasi masyarakat macet terus,” pungkas Karyono. (GUS)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger