' Kejari Cirebon Diminta Usut Pembangunan Pasar Darurat - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Kejari Cirebon Diminta Usut Pembangunan Pasar Darurat

Kejari Cirebon Diminta Usut Pembangunan Pasar Darurat

Written By Prast on Thursday, September 6, 2012 | 11:48 PM

KAB CIREBON (LJ) – Kisruh pembangunan pasar sementara untuk menampung para pedagang Pasar Palasaran yang berlokasi diperbatasan Kecamatan Weru dan Plered, kembali terjadi. Setelah sebelumnya ratusan pedagang melakukan aksi demo atas penolakan direlokasi, kali ini kalangan aktivis menuding adanya kejanggalan besaran anggaran yang diperuntukan untuk membangun pasar darurat sebesar Rp 751 juta.

Seperti diungkapkan Iing Parikin, aktivis 98 Kabupaten Cirebon, melihat kondisi bangunan pasar sementara yang dibangun pihak pengembang dengan anggaran sebesar itu, sangatlah tak wajar. Pasalnya, fisik bangunan untuk menampung pedagang yang bersumber dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon hanya mengunakan bilik bambu dengan satu kiosnya seluas 2 meter.
 
"Begitu juga dengan los dan lamprakan yang hanya mengunakan atap saja tanpa dilengkapi pembangunan meja dan kelangkapan lainnya. Makanya, saya menduga telah terjadi korupsi dalam pembangunan pasar darurat tersebut," ungkapnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin.

Ia menjelaskan, jika pembangunan pasar hanya mengunakan bahan material seadanya seperti itu, paling banyak menghabiskan anggaran setengah dari dana yang dikucurkan pemerintah.  “Kami sudah menghitung tidak lebih dari Rp 300 juta plus ongkos tukang yang mengngerjakannya," ujar Iing.

Selain itu, lanjutnya, tidak lengkapnya fasilitas umum di lokasi pasar semakin menguatkan dugaan kejanggalan dalam proyek ini. Sejauh ini, kata Iing, hanya ada 4 toilet umum yang disediakan di belakang pasar darurat. sementara persoalan drainase dan pengerasan jalan pasar tidak ada.  “Kalau anggarannya sebesar itu, fasilitas umum harusnya tersedia,” paparnya.

Mengaca pada permasalahan yang terjadi di pasar darurat itu, sudah seharusnya mendapat perhatian dari pihak terkait yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon untuk melakukan penyelidikan, baik terhadap pelaksana pembangunan maupun dinas penguna anggaran. “Kejaksaan harus panggil Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan pengembang yang mengerjakan proyek," paparnya.

Kritikan serupa pernah disampaikan Ketua Paguyuban Weru- Plered, Rofiq Sodik. Ia mendesak agar dilakukan audit atas biaya tersebut. Dari penilaianya, dana sebesar itu terlalu besar dan tidak rasional.

Dengan dana sebesar itu, lanjut Rofiq, harusnya kondisi pasar lebih layak dari yang ada sekarang. “Pembangunan pasar darurat yang menelan biaya Rp751 juta tak rasional. Untuk membangun pasar darurat dengan menggunakan bahan bambu dan bilik tidak akan menelan budget sampai Rp200 juta,” tukasnya. Was/App (C12)
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger