' Jaksa Incar Pejabat Pengawas DBMP Kabupaten Bogor - Lingkar Jabar On-line
Headlines News :
Loading...
Home » , » Jaksa Incar Pejabat Pengawas DBMP Kabupaten Bogor

Jaksa Incar Pejabat Pengawas DBMP Kabupaten Bogor

Written By dodi on Tuesday, September 11, 2012 | 8:00 AM

KAB.BOGOR (LJ)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong akhirnya merespon desakan dari elemen masyarakat agar Jaksa memeriksa pejabat pengawas di Dinas Binamarga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor terkait dengan kasus dugaan korupsi Proyek Peningkatan Jalan Raya Pemda (Sukahati-Kedunghalang) senilai Rp.10,3 miliar yang bersumber dari APBD Kab.Bogor Tahun 2011.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Cibinong, Bayu Nugroho, menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi proyek jalan masih terus dalam proses penyidikan, dan tidak berhenti hanya pada penahanan mantan Kepala Bidang Program dan Rehabilitasi Jalan DBMP, AY, dan Direktur Utama (Dirut) PT Darmo Sipon, CP. Bahkan, Kejari juga akan memeriksa AW, selaku pengusaha peminjam perusahaan yang mengerjakan proyek itu saja.

Bayu juga memastikan tim penyidik Pidana Khusus Kejari juga akan mencari tahu tugas dan fungsi bagian pengawasan DBMP. "Kita akan cari tahu, sejauhmana tangungjawab tugas dan fungsi pengawas dalam pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan DBMP," kata Bayu saat dihubungi LINGKAR JABAR melalui telepon genggamnya, Senin (10/9) malam.

Bayu menjelaskan, pada dasarnya siapapun yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, bisa dijadikan tersangka jika dalam penyelidikan nanti pihaknya menemukan bukti kuat. "Kalau ternyata kita menemukan alat bukti kuat dan mendukung kepada tersangka baru, seperti bagian pengawasan, maka bisa termasuk sebagai tersangka. Tapi sejauh ini kita baru akan melakukan pencarian bukti kearah sana," ujarnya.

Ditanya sejauhmana Kejari menuntaskan dugaan kasus terhadap PT Damo Sipon, ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan pemberkasan. Bayu menyatakan, besok (hari ini,red) pihaknya kembali memanggil AW ke Kejaksaan untuk dilakukan penyidikan. "Untuk surat penggilannya sendiri kita sudah layangkan Jum'at (7/9) lalu. Dan surat itu yang ketiga kalinya kita layangkan kepada AW," tukasnya.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, kalangan aktivis LSM dan ormas di Kabupaten Bogor meminta Kejari Cibinong tak hanya menjebloskan AY dan CP saja dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Raya Pemda Sukahati. Pasalnya, Bidang Pengawasan DBMP bertugas melakukan pembinaan konsultan pengawas proyek sekaligus menentukan hasil akhir pengerjaan setiap proyek di DBMP.

Seperti ditegaskan Ketua LSM Lembaga Pemantau Pembangunan Kabupaten Bogor, Arthur Herman S, terjadinya rangkaian kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Pemda (Sukahati-Kedunghalan) yang dikerjakan PT Damo Sipon tak lepas dari buruknya kinerja bidang pengawas. Karena yang bertugas menjadi penilai hasil akhir setiap pengerjaan proyek yang telah selesai dilaksanakan, bidang pengawas.

Karenanya, ia meminta Kejari jangan hanya menjebloskan AY saja, tapi bagian pengawas pun harus diseret. "Melihat terjadinya kasus itu, dari sisi pengawasan lemah, sehingga AY selaku Kuasa Pengguna Anggaran meloloskan surat perintah pembayaran," jelasnya.

Arthur menyayangkan tidak tersentuhnya pejabat bidang pengawasan itu. Alasannya, bila pengawasan dilakukan secara baik dan benar diyakininya kasus tersebut tidak akan terjadi. "Jangan-jangan ada permainan antara pengusaha dengan pengawas. Untuk itu, kami minta Kejari panggil juga pejabat bagian pengawas tersebut," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Lembaga Kajian Strategis, Rony Syahputra semestinya dalam penanganan kasus korupsi ini pihak Kejari juga menyeret pejabat DBMP yang bertugas di bidang pengawasan. Pasalnya, untuk memastikan hasil pengerjaan proyek sudah sesuai dengan bestek atau soft drowing (revisi bestek) atau tidak, merupakan tugas utama Bidang Pengawasan pada DBMP. "Dari penilaian bidang pengawasan itu maka kemudian dimunculkan rekomendasi kepada AY, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, apakah hasil proyek itu bisa dibayarkan atau tidak," papar Rony.

Sementara, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Ay Sogir meminta kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk menindaktegas anakbuahnya yang bertugas melakukan pengawasan di DBMP. Hal itu terkait maraknya penyimpangan dalam pengerjaan proyek ditahun sebelumnya. "Bupati sudah tahu banyak masalah dalam pengerjaan proyek, semestinya kinerja bidang pengawasan DBMP dievaluasi. Kalau saya lihat, kinerjanya jeblok, jadi selayaknya ya diganti saja semua pejabat dan staf pengawasan DBMP," tegas Sogir. DED
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
Profil | Contact Us | Sitemap
Copyright © 2012. Lingkar Jabar On-line - All Rights Reserved
Web Development by Maiga Blog Service
Proudly powered by Blogger